Kemenakertrans Minta Jokowi Teken SK Penangguhan UMP Ribuan Pekerja

Jakarta - DKI Jakarta memegang rekor terbanyak untuk pengajuan penangguhan Upah Minimum Propinsi (UMP) 2013. Sebanyak 492 perusahaan mengajukan permohonan, 43 perusahaan telah disetujui melalui SK Kepala Dinas dan 20 ditolak. Kemenakertrans minta Jokowi agar mengeluarkan SK penangguhan UMP itu agar pekerja bisa mendapat gaji sesuai KHL DKI.

"Ada 15 perusahaan padat karya garmen yang telah lengkap berkasnya, namun tak kunjung mendapat SK Gubernur untuk penangguhan UMP 2013. Perusahaan ini rata-rata berlokasi di Kawasan Berikat, dengan jumlah pekerja berkisar antara 1.200-5000 orang," kata Staf Khusus Menakertrans Dita Indah Sari, dalam rilis yang diterima, Selasa (12/2/2013).

Menurutnya, sesuai aturan di DKI, keputusan penangguhan untuk perusahaan dengan jumlah pekerja kurang dari 1.000 orang adalah dengan SK Kepala Dinas, sementara untuk jumlah pekerja lebih dari 1000 ada di SK Gubernur. Sehingga ini merupakan wewenang mutlak Gubernur Jokowi, bukan lagi Kepala Dinas.

"Kami meminta pak Jokowi untuk memberi kepastian penangguhan upah ini, sesuai Peraturan Menteri tentang Penangguhan 231/2003. Dalam masa tunggu, buruh/pekerja hanya dibayar sebesar upah lama. Maka, saat ini hampir 30.000 pekerja di Kawasan Berikat Nusantara tempat ke-15 perusahaan berlokasi hanya menerima upah Rp 1.529.000 sejak Januari," jelasnya.

"Janganlah kita berlama-lama menggantung nasib orang. Apakah pak Jokowi tidak kasihan melihat mereka hanya dibayar dengan upah lama, Rp 1,5 juta itu? Juga para pengusahanya, jadi kesulitan menyusun rencana," imbuhnya.

Dita menuturkan, yang paling dirugikan dari belum adanya SK Gubernur ini adalah pekerjanya. Semestinya mereka bisa segera membawa pulang upah sesuai angka KHL DKI, yaitu Rp 1.978.789, angka yang disarankan untuk penangguhan.

"Aturan adalah aturan. Jika permohonan itu sudah sesuai dengan aturan, kami meminta agar tidak ada alasan lagi bagi gubernur untuk menunda memberi kepastian. Ini soal nasib ribuan orang, soal kepastian adanya lapangan pekerjaan. Soal ada pihak yang tidak setuju, itu sudah resiko pemerintah," terang Dita.

Namun, Kemenakertrans tetap sangat mengapresiasi para Gubernur dan Kepala Dinas yang telah bekerja keras untuk memverifikasi dokumen permohonan. Ini bukan pekerjaan mudah, di tengah berbagai tekanan.

"Kami hargai kinerja para Kadis dan Gubernur yang telah banting tulang mengurus soal ini. Namun, lebih cepat lebih baik, kan?" ucapnya.

(bal/ahy)