detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Senin, 21/04/2014 12:42 , Sumber : Radio Republik Indonesia

Selasa, 12/02/2013 15:23 WIB

Ada Anggota DPR Batalkan Dana Bantuan Bencana karena Tak Dapat Jatah

Ahmad Toriq - detikNews
Jakarta - Kasus korupsi ataupun pemerasan yang melibatkan anggota DPR makin parah saja. Kali ini, ada anggota DPR yang membatalkan pemberian dana penanggulangan bencana untuk suatu daerah karena tidak mendapat jatah. Duh!

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR, M Prakosa telah menerima laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat (BPBD Jabar) tentang adanya pembatalan pencairan dana penanggulangan bencana Rp 120 miliar. Dana itu tak jadi diberikan karena BPBD Jabar menolak memenuhi permintaan oknum anggota DPR yang meminta Rp 10 miliar dari total dana tersebut.

"Yang dilaporkan anggota Dewan, terkait lika-liku penganggaran di BPBD," kata Prakosa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/2/2013).

Prakosa mengatakan yang melapor adalah salah seorang pegawa BPBD di Kabupaten di Jawa Barat. BK juga kemudian memeriksa seorang staf ahli anggota DPR yang bersangkutan.

"Satu anggota DPR yang dilaporkan," ujarnya.

Namun Prakosa tak mau mengungkap lebih jauh mengenai kasus tersebut. "Sesuai etik, selama masih dalam proses, saya belum bisa menceritakan secara detil," tutur politikus PDIP itu.

Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(trq/mok)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
78%
Kontra
22%
MustRead close