detikcom
Selasa, 12/02/2013 15:23 WIB

Ada Anggota DPR Batalkan Dana Bantuan Bencana karena Tak Dapat Jatah

Ahmad Toriq - detikNews
Jakarta - Kasus korupsi ataupun pemerasan yang melibatkan anggota DPR makin parah saja. Kali ini, ada anggota DPR yang membatalkan pemberian dana penanggulangan bencana untuk suatu daerah karena tidak mendapat jatah. Duh!

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR, M Prakosa telah menerima laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat (BPBD Jabar) tentang adanya pembatalan pencairan dana penanggulangan bencana Rp 120 miliar. Dana itu tak jadi diberikan karena BPBD Jabar menolak memenuhi permintaan oknum anggota DPR yang meminta Rp 10 miliar dari total dana tersebut.

"Yang dilaporkan anggota Dewan, terkait lika-liku penganggaran di BPBD," kata Prakosa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/2/2013).

Prakosa mengatakan yang melapor adalah salah seorang pegawa BPBD di Kabupaten di Jawa Barat. BK juga kemudian memeriksa seorang staf ahli anggota DPR yang bersangkutan.

"Satu anggota DPR yang dilaporkan," ujarnya.

Namun Prakosa tak mau mengungkap lebih jauh mengenai kasus tersebut. "Sesuai etik, selama masih dalam proses, saya belum bisa menceritakan secara detil," tutur politikus PDIP itu.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(trq/mok)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
65%
Kontra
35%