detikcom

Selasa, 12/02/2013 01:30 WIB

Pemprov DKI akan Gandeng Mal di Bekasi Urai Kemacetan di Ibukota

Mulya Nurbilkis - detikNews
Jakarta - Pemprov DKI Jakarta berencana menggandeng mal-mal di wilayah satelit Jakarta, seperti Bekasi untuk terlibat dalam upaya penanggulangan macet di Ibu Kota. Caranya, mal-mal tersebut cukup menyediakan lahan parkir bagi mobil warga bekasi yang bekerja di Jakarta.

"Kita lagi mau panggil yang punya mal di Bekasi. Kita mau tes langsung dari Bekasi masuk. Terus diminta dia bayar parkirnya murah. Kayak (di stasiun) kereta api, titip mobil sehari hanya Rp 10 ribu atau Rp 20 ribu," ujar Wagub DKI Jakarta, Basuki T Purnama (Ahok) di Gedung Balai Kota, Senin (11/2/2013) malam.

Ahok menjelaskan, nantinya mobil yang memarkirkan kendaraannya di mal-mal terkait, cukup membayar tarif parkir dengan harga murah untuk satu hari. Hal ini, menurutnya, untuk memancing warga agar bersedia meletakkan kendaraannya, lalu melanjutkan perjalanan ke Jakarta menggunakan bus-bus yang disediakan Pemprov DKI.

Untuk memberi kemudahan lebih besar lagi, Ahok mengatakan akan menggandeng PT Jasa Marga agar dapat menyediakan jalur khusus bagi bus-bus tersebut.

"Iya, jadi seolah-olah ada busway di tol. Sehingga orang akan berpikir daripada gue bawa mobil di tol, macet, mending parkir mobil, terus naik bus. Kalau Jasa Marga (tidak bersedia), juga tidak apa-apa. Terserah. Kan kita punya ERP, nanti satu koma sekian juta kendaraan yang masuk ke Jakarta kalau kamu nggak parkir, kan kita charge uang," pungkasnya.


Siapa sangka, ada profesi sebagai pencicip minuman keras oplosan. Saksikan "Reportase Sore" TRANS TV tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(rmd/rmd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
70%
Kontra
30%