"Waktu beliau di awal-awal merangkap beberapa jabatan itu (Presiden, Ketua Wanbin, dan Ketua Majelis Tinggi) juga tidak ada orang yang keberatan," kata Wakil Ketua DPR, Hajrianto, melalui telepon, Senin (11/2/2013).
"Orang-orang yang sekarang protes waktu itu diam saja. Maka dalam perspektif ini sejatinya tidak ada masalah dengan langkah Presiden SBY sebagai Ketua Majelis Tinggu untuk berposisi mengendalikan penuh PD," sambung dia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nah, langkah presiden tentu terkesan tidak sejalan dengan perintahnya sendiri terhadap para menteri dari parpol. Ya, cuma itu saja permasalahannya," tambah pria yang juga Ketua DPP Golkar itu.
Konsekuensi dari langkah SBY ini, menurut Hakriyanto, langkah SBY juga bisa diikuti para menteri yang berasal dari parpol. Menteri asal parpol juga bisa sibuk mengurusi partai.
"Konsekuensi dari langkah Presiden tersebut adalah para menteri dari parpol menjadi ringan saja kalau sekarang juga mengurusi parpolnya masing-masing," imbuhnya.
(trq/lh)