4 Solusi Jokowi Perangi Kriminalitas di Angkutan Umum

4 Solusi Jokowi Perangi Kriminalitas di Angkutan Umum

- detikNews
Senin, 11 Feb 2013 10:33 WIB
4 Solusi Jokowi Perangi Kriminalitas di Angkutan Umum
Jakarta - Sudah bukan rahasia, angkutan umum di Ibukota jauh dari rasa nyaman. Terakhir, nyawa mahasiswiΒ Universitas Indonesia (UI) melayang diduga karena menghindari ulah sopir nakal. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berjuang memerangi kriminalitas di angkutan umum.

Seorang mahasiswi UI Annisa Azward (20) tewas pada Rabu 6 Januari 2012. Annisa nekat lompat dari angkot U 10 di jembatan flyover Asemka, diduga karena takut diculik. Ia tewas dengan luka parah di kepala. Sang sopir, Jamal (40) kini ditetapkan menjadi tersangka karena kelalaian dan ditahan.

Selang sebulan sebelumnya, angkot 06A jurusan Kampung Melayu-Gandaria dibajak oleh dua orang pengamen pada Jumat 28 Desember 2012 sekitar pukul 22.30 WIB. Satu orang tewas dan empat orang luka-luka karena berusaha melarikan diri dengan meloncat dari angkot yang melaju kencang ini. Pengamen tersebut juga menodongkan pisau lipat ke penumpang dan meminta ponsel dan dompet.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tidak hanya aksi kejahatan, angkutan umum juga rawan bagi perempuan. Aksi pelecehan terhadap penumpang perempuan masih terus terjadi.

Nah...Jokowi menggandeng Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Putut Bayuseno untuk mengurangi gangguan ketertiban dan keamanan di masyarakat. Perang terhadap aksi premanisme digelar secara periodik. Jokowi juga memiliki terobosan untuk menertibkan sopir nakal.

Berikut 3 solusi Jokowi memerangi kejahatan di angkutan umum:

1. Manajemen Satu Atap

Jokowi ingin manajemen yang mengelola setiap angkutan umum di Jakarta satu atap. Dengan begitu, akan lebih mudah mengelolanya.

"Kopaja, Metro Mini, angkot harus ada manajemennya, harus ada payungnya. Kenapa kita mau ambil alih PPD, ya karena itu, kalau sudah dalam satu manajemen itu gampang pembinaan, gampang kontrolnya, karena ada bengkel, gampang beri pengarahan ke supirnya karena ada pool-nya ya kan. Kalau sekarang kan masih pribadi-pribadi, ngontrolnya gimana?" papar Jokowi usai mengecek lokasi pembangunan GOR di Pekojan, Tambora, Jakarta Utara, Minggu (10/2/2013).

2. Razia Sopir Tembak

Jokowi memerintahkan Dishub DKI Jakarta rutin menggelar inspeksi mendadak (sidak) menertibkan sopir tembak.

"Saya memang perintahkan untuk ada kejadian-kejadian seperti ini dan harus sering ditegaskan," kata Jokowi usai meninjau Terminal Senen, Jakarta Pusat, Kamis (3/1/2013).

Menurut dia, diperlukan cara untuk mengubah budaya sopir tembak. Dengan razia diharapkan sopir tembak dapat ditertibkan dan memberikan rasa aman bagi penumpang angkutan umum.

Sanksinya apa? "Sanksinya langsung ditilang, masuk kandang. Kemudian ada stimulan agar pemilik mau berganti bus yang baru. Entah pola hibah atau ngumpul di sebuah koperasi," jawab Jokowi.

Jokowi mengatakan diperlukan penataan ulang trayek. Ia berencana membeli 1.000 bus sedang agar dapat dijadikan stimulan bagi perusahaan badan hukum atau koperasi untuk memperbarui bisnisnya.

Selain itu, lanjut Jokowi, semua bus harus punya pool sehingga mudah membina dan mengidentifikasi.

3. Sebar Satpol PP di Titik Rawan

Jokowi mengaku sudah menginstruksikan Satpol PP untuk menjaga di titik rawan kejahatan.

"Ya titik-titik di mana pun baik di terminal, angkot, busway, harus dijaga keamanannya. Kalau di titik-titik itu sudah saya suruh kekuatan Satpol berdiri di situ. Tapi kenyataannya masih ada," ujar Jokowi di lahan sengketa Jl Hang Jebat RT 5/8 Kelurahan Gunung, Kecamatan kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (29/12/2012).

4. Tambah Bus, Hapus Pelecehan

Jokowi sulit menemukan cara mengatasi pelecehan seksual terhadap penumpang perempuan di dalam bus. Kata dia, hanya ada 1 solusi yaitu dengan menambah armada.

"Solusinya tambah bus, kalau bisa ditambah. Tidak akan berdesak-desakan. Kalau gitu ya nggak akan terjadi pelecehan. Itu saja sudah," kata Jokowi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (5/12/2012).

Menurut dia, kasus pelecehan seksual di dalam bus sebaiknya diproses sesuai hukum apabila diperlukan.

"Kalau dari kita penyelesaiannya cuma satu, tambah busnya. Kalau busnya tidak ditambah ya berdesak-desakan terus. Kalau sore, pagi kayak gitu terus ya mau gimana," ujar pria berusia 51 tahun ini.

Eks Wali Kota Solo ini memastikan akan menambah 200 bus pada Januari 2013 mendatang.
Halaman 2 dari 5
(aan/nrl)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads