"Implikasinya, kepuasan publik terhadap SBY akan turun. Ini juga akan berdampak pada turunnya elektabilitas Demokrat," ujar Qodari saat dihubungi, Minggu (10/2/2013) malam.
Bagi Qodari, turun tangannya SBY sebagai ketua majelis tinggi Demokrat dengan memimpin langsung pembenahan kontraproduktif dengan pernyataan sebelumnya kepada para menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Apalagi SBY tidak memberi tenggat waktu kapan upaya pembenahan partai berakhir. "Tidak disebut tenggat waktunya, padahal waktu tersisa sedikit jelang Pemilu 2014," imbuh Qodari.
SBY, lanjut dia, harusnya memainkan peranan dengan menggenjot kinerja pemerintah. Dengan begitu, otomatis tingkat keterpilihan Demokrat ikut terkerek.
"Kalau melihat survei SMRC, sebetulnya angka kepuasan publik 50 persen itu rendah, mestinya minimal 70 persen. Saya yakin kalau kepuasan rakyat terhadap pemerintah 70 persen, maka elektabilitas Demokrat akan naik," sambungnya.
Qodari berharap ada aturan etika politik baru mengenai larangan jabatan ganda sebagai pejabat negara dan pengurus partai. "Supaya bisa bekerja fokus," ujarnya.
(fdn/fdn)