Jumat, 08/02/2013 14:05 WIB

KPK Pantau Penanganan Dugaan Korupsi Wali Kota Medan Rahudman Harahap

Khairul Ikhwan - detikNews
Wakil Ketua KPK Busyro Muqqodas di Medan (Foto: khairul ikhwan/detikcom)
Medan - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memantau penanganan kasus korupsi yang menjerat Wali Kota Medan Rahudman Harahap. Kasus itu mendapat perhatian dari KPK kendati masih ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut).

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, menyatakan penyidik KPK sudah berkomunikasi dengan Kejati Sumut. Sejauh ini, kasus tersebut masih terus berproses di Kejati. KPK masih belum menentukan, apakah akan mengambil alih kasus ini atau tidak. Pasalnya, Kajati Sumut Noor Rachmad sudah berkomitmen untuk menuntaskan penanganan kasus tersebut.

"Kami masih punya optimisme bisa ditangani jajaran Kejati di Sumatera Utara," kata Busyro kepada wartawan di Hotel Grand Angkasa, Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan, usai menutup acara Pelatihan Bersama Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi, Jumat (8/2/2013).

Dugaan korupsi yang menjerat Rahudman Harahap terjadi sewaktu dia menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tapanuli Selatan. Dia dinilai bertanggung jawab atas korupsi dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) tahun anggaran 2005 di Kabupaten Tapanuli Selatan senilai Rp 1,5 miliar.

Kejati Sumut sudah menetapkannya sebagai tersangka sejak 2,5 tahun silam, namun pemeriksaan pertama dalam kapasitas tersangka baru dilakukan pada 3 Desember 2012 lalu. Sejak pemeriksaan pertama itu, belum ada pemeriksaan lanjutan oleh Kejati.

Proses yang lamban inilah yang membuat banyaknya desakan agar KPK mengambil alih penanganan kasus tersebut. Itu pula yang menjadi salah satu penyebab mengapa KPK memantau kasus tersebut.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(rul/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
33%
Kontra
67%