Jumat, 08/02/2013 14:05 WIB

KPK Pantau Penanganan Dugaan Korupsi Wali Kota Medan Rahudman Harahap

Khairul Ikhwan - detikNews
Wakil Ketua KPK Busyro Muqqodas di Medan (Foto: khairul ikhwan/detikcom)
Medan - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memantau penanganan kasus korupsi yang menjerat Wali Kota Medan Rahudman Harahap. Kasus itu mendapat perhatian dari KPK kendati masih ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut).

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, menyatakan penyidik KPK sudah berkomunikasi dengan Kejati Sumut. Sejauh ini, kasus tersebut masih terus berproses di Kejati. KPK masih belum menentukan, apakah akan mengambil alih kasus ini atau tidak. Pasalnya, Kajati Sumut Noor Rachmad sudah berkomitmen untuk menuntaskan penanganan kasus tersebut.

"Kami masih punya optimisme bisa ditangani jajaran Kejati di Sumatera Utara," kata Busyro kepada wartawan di Hotel Grand Angkasa, Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan, usai menutup acara Pelatihan Bersama Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi, Jumat (8/2/2013).

Dugaan korupsi yang menjerat Rahudman Harahap terjadi sewaktu dia menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tapanuli Selatan. Dia dinilai bertanggung jawab atas korupsi dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) tahun anggaran 2005 di Kabupaten Tapanuli Selatan senilai Rp 1,5 miliar.

Kejati Sumut sudah menetapkannya sebagai tersangka sejak 2,5 tahun silam, namun pemeriksaan pertama dalam kapasitas tersangka baru dilakukan pada 3 Desember 2012 lalu. Sejak pemeriksaan pertama itu, belum ada pemeriksaan lanjutan oleh Kejati.

Proses yang lamban inilah yang membuat banyaknya desakan agar KPK mengambil alih penanganan kasus tersebut. Itu pula yang menjadi salah satu penyebab mengapa KPK memantau kasus tersebut.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(rul/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
43%
Kontra
57%