detikcom
Jumat, 01/02/2013 18:54 WIB

Duga Ada Konspirasi Zionis, PKS Akan Bentuk Tim Investigasi Kasus Luthfi

Danu Damarjati - detikNews
Jakarta - Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menyatakan ada konspirasi besar terkait penetapan Luthfi sebagai tersangka. Luthfi Hasan Ishaaq telah dicokok KPK karena diduga terlibat suap kuota daging impor. Hidayat akan membentuk tim invetsigasi.

"Iya PKS akan bentuk (tim investigasi)," ujar Hidayat usai konferensi pers penetapan Presiden PKS di Kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (1/2/2013).

Hidayat memandang PKS akan dijungkalkan melalui kasus suap kuota impor daging ini. Hidayat menengarai ada konspirasi tingkat tinggi dalam kasus ini, bahkan bisa melibatkan zionis.

"Kalau di dalam negeri mungkin ada partai yang tidak ingin PKS jadi partai besar. Terkait dunia internasional, PKS yang suka membantu Palestina, mungkin juga kelompok Zionis," tutur Hidayat berspekulasi.

Namun demikian, spekulasi Hidayat belum didasarkan pada bukti yang kuat. Spekulasi Hidayat juga sampai kepada dugaan pemberantasan korupsi yang tebang pilih dalam menindak kasus korupsi. Meskipun begitu dirinya tak mau menuduh KPK.

"Kondisi semacam ada tebang pilih, konspirasi, dan lainnya. Saya tidak mengatakan KPK diintervensi, kami menghormati KPK untuk melakukan seadil-adilnya," kata mantan Ketua MPR.

"Kita ada dalam politik, semua dugaan bisa disampaikan. Coba rekan media bisa melihat ada yang sudah tersangka tapi masih bisa berkeliaran," sindir Hidayat yang ditimpali pertanyaan wartawan, "Mantan Menpora ya?"

"Saya tidak bilang, anda yang katakan," pungkas Hidayat.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(ndr/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%