Rabu, 30/01/2013 21:47 WIB

Luthfi Hasan, Politikus PKS Pertama yang Jadi Tersangka KPK

Ahmad Toriq - detikNews
Jakarta - Pertama kalinya dalam sejarah seorang kader PKS dijadikan tersangka. Tak tanggung-tanggung, yang menjadi tersangka adalah Ketua Umum atau yang disebut Presiden di PKS, Luthfi Hasan Ishaaq.

"Kita temukan dua alat bukti yang cukup yang bisa dikaitkan dengan salah satu anggota DPR atas nama LHI," kata Jubir KPK, Johan Budi SP, di Kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (30/1/2013).

Penetapan ini tentu mengejutkan. Bukan apa-apa, selama ini belum pernah ada kader PKS yang menjadi tersangka di KPK. Luthfi Hasan Ishaaq hingga saat ini adalah politikus yang pertama dijerat KPK.

Luthfi sendiri seakan tak percaya dengan status tersangka Luthfi Hasan Ishaaq. Dia masih akan mencoba mengklarifikasi ke KPK.

"Saya belum mau komentar, saya pelajari dulu apa yang terjadi," tutur Luthfi yang selalu membanggakan PKS sebagai partai bersih ini di kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (30/1/2013).

Selama ini kader partai yang 'akrab' dengan lembaga antikorupsi itu adalah kader dari Golkar, PDIP dan Partai Demokrat. Maklum, sebagai partai besar, kader ketiga partai itu banyak berada di posisi-posisi strategis di pemerintahan pusat, daerah dan legislatif.

Sedangkan sebagai ketum parpol, Luthfi Hasan juga orang pertama yang dijadikan tersangka oleh KPK dalam kasus korupsi. Sebelumnya memang ada nama Akbar Tandjung, namun di kasus yang disebut 'Buloggate' itu, pria yang kini menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Golkar itu tak dijerat oleh KPK.

Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan anggota DPR dari PKS Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka kasus suap impor daging. Tak lama lagi, presiden PKS itu akan segera dicegah ke luar negeri.

Luthfi menjadi tersangka dalam kasus impor daging. Diduga, dia melanggar pasal penerimaan suap UU Tipikor.

KPK sudah menangkap orang dekat Luthfi berinisial AF bersama dua pengusaha dari PT Indoguna Utama. Satu orang wanita muda juga ditangkap. Barang bukti Rp 1 miliar sudah disita.

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(trq/mad)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
57%
Kontra
43%