Jokowi Tegaskan Tidak Toleransi Hunian di Bantaran Waduk dan Sungai

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak akan mentoleransi lagi bantaran waduk dan sungai jadi kawasan hunian warga. Warga yang tinggal di kawasan itu, akan 'dipaksa' pindah ke rumah susun yang disiapkan Pemprov DKI.

"Pak Gubernur sudah tegaskan tidak mentolerir semua waduk-waduk yang jadi sempit karena rumah-rumah, juga di sungai-sungai," ujar Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2013).

Ahok menyampaikan hal tersebut terkait warga di waduk Pluit yang akan dipindahkan ke rusun. Saat ini sudah ada rusun Marunda, Pulogebang dan Pegadungan untuk menampung warga Pluit yang mengungsi akibat banjir. Rusun itu sudah full furnished untuk warga korban banjir.

"Untuk korban banjir (diberikan rusun dengan) full furnished, sudah ada titik temu (dengan warga). Setelah pindah, dapat kehidupan yang nyaman," tambah Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengaku saat ini memang ada beberapa masalah terkait pemindahan tersebut. Salah satunya adanya isu warga korban banjir harus menyetorkan uang sebelum dipindah.

"Saya anterin, saya urus, sampai tandatangan surat," ujar Ahok.

Saat ini rencananya ada 15.000 warga tepian waduk Pluit yang akan dipindahkan. Hal ini dilakukan untuk melakukan normalisasi waduk di wilayah Jakarta.


(rmd/rmd)