detikcom
Senin, 21/01/2013 00:01 WIB

Ini Hambatan yang Ditemui BNPB dalam Upaya Evakuasi Banjir Jakarta

Ahmad Juwari - detikNews
Jakarta - Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) mendapat beberapa hambatan dalam proses evakuasi korban banjir Jakarta. Salah satunya adalah keengganan warga untuk dievakuasi.

"Alhamdulillah sampai saat ini semua pengungsi terkendali dan mereka semua bisa makan dengan cukup, namun ada beberapa masalah yang dihadapi," kata Kepala BNPB Syamsul Maarif.

Hal itu disampaikan dalam presentasinya kepada Presiden SBY di posko pengungsian banjir Bidara Cina, Jakarta Timur, Minggu (20/1/2013).

Kendala pertama adalah cuaca yang masih tak menentu. BNPB memprediksi masih akan ada siklus hujan dalam waktu dekat.

Masalah selanjutnya adalah tata ruang kota Jakarta, utamanya terkait penataan permukiman di sekitar Sungai Ciliwung. "Di mana tempat-tempat yang ditinggali oleh penduduk itu tantangan besar, dan Presiden sudah instruksikan penataan Ciliwung itu utama," paparnya.

Masalah pompa yang belum memenuhi jumlah ideal juga menjadi hambatan tersendiri. Lalu ada juga permasalah infrastruktur yang kurang terawat.

"Seperti terjadi tanggul jebol di beberapa tempat. Ada juga keausan-keausan yang kadang-kadang di luar skenario. Tantangan berikutnya adalah drainase dan pendangkalan sungai," ujarnya.

Syamsul juga mengatakan BNPB masih menghadapi masalah-masalah kemasyarakatan. Keengganan masyarakat untuk dievakuasi menjadi salah satu hambatan utama.

"Kita hadapi juga masalah-masalah kemasyarakatan misalnya ada pencegatan-pencegatan untuk dibelokkan ke tempat yang lain. Juga ada pemanfaatan situasi yang merugikan kelancaran itu sendiri. Tantangan berikutnya adalah masih banyak masyarakat yang tidak mau meninggalkan rumahnya takut kehilangan harta bendanya," pungkasnya.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fjr/fjr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%