Anggota DPR maupun Senat AS mau tidak mau harus menanggapi dan kemudian membahas usulan-usulan Obama tersebut. Voting juga akan dilakukan di tingkat Senat maupun DPR. Rencananya, Senator dari Partai Demokrat Dianne Feinstein akan mulai mengajukan rancangan undang-undang (RUU) yang mengatur pelarangan kepemilikan senapan militer seperti yang digunakan pelaku penembakan di SD Sandy Hook, Newtown, Connecticut.
Namun, mengingat kini DPR AS didominasi oleh politisi Republik, maka kemungkian agar RUU tersebut lolos sedikit mengkhawatirkan. Ketua DPR AS John Boehner memiliki wewenang untuk memutuskan RUU yang akan dibahas oleh parlemen. Kecuali ada tekanan besar dari konstituen atau adanya dukungan dari oposisi, bisa jadi RUU dan usulan Obama tersebut bisa diloloskan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun sejumlah politisi Republik lainnya terang-terangan menyampaikan penolakannya terhadap usulan Obama tersebut. Sebagian besar mereka berdalih bahwa aturan pembatasan senjata api pernah diberlakukan sebelumnya, pada tahun 1994 tapi ternyata gagal dan berakhir sekitar 10 tahun kemudian. Beberapa bahkan berargumen bahwa amandemen kedua terhadap Konstitusi AS merupakan hal yang tidak seharusnya dilakukan.
"Tidak ada satupun usulan presiden yang mampu menghentikan aksi pembantaian seperti yang terjadi di SD Sandy Hook," ucap Senator Florida, Marco Rubio.
Senator Lindsey Graham bahkan mengharapkan sikap tegas dari oposisi bipartisan dengan turut menentang usulan Obama tersebut. "Adapun upaya untuk memberlakukan kembali larangan senapan militer, sudah pernah dilakukan dan gagal," ujarnya.
Sedangkan Senator Harry Reid dari Partai Demokrat mengungkapkan rasa pesimisnya jika usulan ini bisa lolos di level DPR. "Apakah ini bisa lolos di Senat? Mungkin. Apakah ini bisa lolos di DPR? Saya meragukannya," tuturnya.
(nvc/ita)