detikcom
Selasa, 15/01/2013 23:34 WIB

Lokasi Penyulingan Minyak Ilegal di Langkat Terbakar, 2 Orang Terluka

Khairul Ikhwan - detikNews
Medan - Aktivitas penyulingan minyak secara liar di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (Sumut) kembali terbakar, Selasa (15/1/2013) malam. Kebakaran lokasi penyulingan itu menyebabkan dua orang menderita luka bakar hebat.

Lokasi penyulingan minyak yang terbakar itu berada di Dusun Getek, Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tanjung Pura, Langkat. Kapolsek Tanjung Pura, AKP Abdul Manan menyatakan, kebakaran itu terjadi sekitar pukul 19.00 WIB.

"Ada dua korban dalam kejadian ini, dan keduanya sudah berada di rumah sakit. Salah satunya dalam keadaan tidak sadarkan diri," kata Abdul Manan kepada wartawan dari lokasi kejadian, Selasa malam.

Disebutkan Manan, semula kedua korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjung Pura. Belakangan salah seorang korban dibawa ke rumah sakit di Medan untuk pengobatan lebih lanjut karena luka bakarnya demikian hebat.

“Kondisi luka bakar hingga 80 persen, makanya dibawa ke Medan,” kata Manan.

Terkait penyebab kebakaran, Abdul Manan menyatakan belum dapat memberikan keterangan pasti apa penyebabnya. Pihaknya masih mengumpulkan keterangan dan melakukan penyelidikan di lokasi kejadian. Pemilik lokasi penyulingan minyak ini masih belum ditemukan.

Dalam kejadian sebelumnya, sumur minyak ilegal yang terbakar di Desa Buluh Telang, Kecamatan Padang Tualang, 14 Desember 2012 lalu. Dalam kejadian ini tujuh orang menderita luka bakar, dan belakangan dua di antaranya meninggal dunia.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(rul/asy)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%
MustRead close