Selasa, 08/01/2013 20:25 WIB

MK Bubarkan RSBI, Jokowi: Saya Setuju, Mahal!

Sukma Indah Permana - detikNews
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan pasal dalam UU Sisdiknas yang mengatur Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang berada di sekolah-sekolah negeri. Atas putusan tersebut, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyambut baik putusan tersebut, alasannya RSBI tidak menambah mutu kualitas pendidikan.

"Ya bagus, setuju atas putusan itu. Solanya dulu tidak ada RSBI juga bagus kualitasnya," kata Jokowi saat ditemui wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (8/1/2013).

Jokowi mengatakan, tanpa adanya RSBI kualitas sekolah juga tetap bagus. Dia mengatakan, RSBI juga tidak memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pendidikan nasional.

"Kenapa setuju dengan putusan MK Pak?" tanya wartawan.

"Ya mahal," jawab Jokowi disambut tawa wartawan.

"Bayar mahal juga belum menjamin sebuah kualitas, kalau SDM nya tidak siap. Buktinya banyak di RSBI gurunya pakai bahasa Indonesia, internasionalnya di mana?" cetus Jokowi.

Jokowi menegaskan, Pemrov DKI akan segera memperbaiki kualitas guru DKI Jakarta untuk menaikkan mutu pendidikan. Selain itu, pihaknya juga akan memperbaiki infrastruktur pendidikan.

"Kalau anggaran gede itu harus menghasilkan suatu kualitas yang baik," jelasnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(rvk/nwk)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%
MustRead close