Detik.com News
Detik.com
Minggu, 06/01/2013 08:54 WIB

69,7 % Anggota DPR Terindikasi Korupsi, Kepercayaan Publik Makin Merosot

Sukma Indah Permana - detikNews
69,7 % Anggota DPR Terindikasi Korupsi, Kepercayaan Publik Makin Merosot
Jakarta - Rilis PPATK soal 69,7 persen anggota legislatif terindikasi korupsi mengejutkan banyak pihak. Data ini dinilai akan semakin mengurangi kepercayaan publik kepada anggota dewan.

"Ini akan semakin menurunkan kepercayaan publik kepada DPR, maka masyarakat akan semakin marah," ujar Pengamat Politik Charta Politika Arya Fernandes saat berbincang dengan detikcom, Minggu (6/1/2013).

Menurutnya, hasil temuan PPATK ini setali tiga uang dengan kecenderungan anggota dewan yang gemar berperilaku mewah dan juga menghabiskan banyak anggaran negara untuk kunjungan ke luar negeri yang banyak disorot publik.

"DPR juga semakin terlihat tak serius dalam melakukan program pemberantasan korupsi. Kalau DPR terus mempertahankan penyakit menahun ini, kalau nggak segera diobati maka akan menjalar ke hampir semua anggota dewan. Seperti sekarang ini," lanjutnya.

Selain itu, data ini akan semakin membuat masyarakat tidak lagi percaya pada partai politik dan politisi. "Orang menjadi malas dan tidak tertarik masuk ke dunia politik karena melihat perilaku anggota dewan yang korup," tutur Arya.

Menurutnya, rendahnya ketertarikan masyarakat terhadap parpol sudah terbukti di beberapa survei. Hal ini seharusnya segera direspon oleh parpol dengan membuktikan bahwa dirinya mampu menciptakan kader yang bersih.

"Ini bahaya, kaderisasi politik nggak ada. Parpol salah satu jalannya," kata Arya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(sip/mpr)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%