detikcom

Minggu, 06/01/2013 08:54 WIB

69,7 % Anggota DPR Terindikasi Korupsi, Kepercayaan Publik Makin Merosot

Sukma Indah Permana - detikNews
Jakarta - Rilis PPATK soal 69,7 persen anggota legislatif terindikasi korupsi mengejutkan banyak pihak. Data ini dinilai akan semakin mengurangi kepercayaan publik kepada anggota dewan.

"Ini akan semakin menurunkan kepercayaan publik kepada DPR, maka masyarakat akan semakin marah," ujar Pengamat Politik Charta Politika Arya Fernandes saat berbincang dengan detikcom, Minggu (6/1/2013).

Menurutnya, hasil temuan PPATK ini setali tiga uang dengan kecenderungan anggota dewan yang gemar berperilaku mewah dan juga menghabiskan banyak anggaran negara untuk kunjungan ke luar negeri yang banyak disorot publik.

"DPR juga semakin terlihat tak serius dalam melakukan program pemberantasan korupsi. Kalau DPR terus mempertahankan penyakit menahun ini, kalau nggak segera diobati maka akan menjalar ke hampir semua anggota dewan. Seperti sekarang ini," lanjutnya.

Selain itu, data ini akan semakin membuat masyarakat tidak lagi percaya pada partai politik dan politisi. "Orang menjadi malas dan tidak tertarik masuk ke dunia politik karena melihat perilaku anggota dewan yang korup," tutur Arya.

Menurutnya, rendahnya ketertarikan masyarakat terhadap parpol sudah terbukti di beberapa survei. Hal ini seharusnya segera direspon oleh parpol dengan membuktikan bahwa dirinya mampu menciptakan kader yang bersih.

"Ini bahaya, kaderisasi politik nggak ada. Parpol salah satu jalannya," kata Arya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(sip/mpr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
70%
Kontra
30%