Minggu, 06/01/2013 08:54 WIB

69,7 % Anggota DPR Terindikasi Korupsi, Kepercayaan Publik Makin Merosot

Sukma Indah Permana - detikNews
Jakarta - Rilis PPATK soal 69,7 persen anggota legislatif terindikasi korupsi mengejutkan banyak pihak. Data ini dinilai akan semakin mengurangi kepercayaan publik kepada anggota dewan.

"Ini akan semakin menurunkan kepercayaan publik kepada DPR, maka masyarakat akan semakin marah," ujar Pengamat Politik Charta Politika Arya Fernandes saat berbincang dengan detikcom, Minggu (6/1/2013).

Menurutnya, hasil temuan PPATK ini setali tiga uang dengan kecenderungan anggota dewan yang gemar berperilaku mewah dan juga menghabiskan banyak anggaran negara untuk kunjungan ke luar negeri yang banyak disorot publik.

"DPR juga semakin terlihat tak serius dalam melakukan program pemberantasan korupsi. Kalau DPR terus mempertahankan penyakit menahun ini, kalau nggak segera diobati maka akan menjalar ke hampir semua anggota dewan. Seperti sekarang ini," lanjutnya.

Selain itu, data ini akan semakin membuat masyarakat tidak lagi percaya pada partai politik dan politisi. "Orang menjadi malas dan tidak tertarik masuk ke dunia politik karena melihat perilaku anggota dewan yang korup," tutur Arya.

Menurutnya, rendahnya ketertarikan masyarakat terhadap parpol sudah terbukti di beberapa survei. Hal ini seharusnya segera direspon oleh parpol dengan membuktikan bahwa dirinya mampu menciptakan kader yang bersih.

"Ini bahaya, kaderisasi politik nggak ada. Parpol salah satu jalannya," kata Arya.


Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(sip/mpr)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
73%
Kontra
27%