DPRD Akan Sahkan APBD DKI 2013 pada 28 Januari 2013

Jakarta - Gubernur dan DPRD DKI ditegur oleh Mendagri karena terlambat mengesahkan RAPBD DKI 2013. Wakil ketua DPRD DKI, Hendra Sayogo menuturkan DPRD DKI targetkan pengesahan selesai pada 28 Januari 2013.

"Tanggal 28 Januari insya Allah bisa disahkan, kalau 28 Januari belum jadi nanti repot. Ada isu siapa yang merubah dan sebagainya, ini sangat sensitf masalah anggaran, jadi sebetulnya kondisinya seperti itu," kata wakil ketua DPRD DKI, Hendra Sayogo kepada detikcom, Sabtu (5/1/2013).

"Kita sudah kasih tahu eksekutif agar cepat susun program-program ini, pembahasan komisi sudah selesai nanti masuk banggar. Jadwal lama tanggal 15-18 Januari pembahasan selesai, di tingkat banggar diserahkan ke eksekutif. Nah, eksekutif menyusun mata anggaran dan detail untuk disesuaikan dari rancangan anggaran jadi anggaran ABPD DKI 2013," lanjutnya.

Menurutnya, butuh waktu 10 hari bagi eksekutif menyesuaikan detail anggaran sebelum disahkan menjadi APBD DKI, semula Hendra menawarkan agar disahkan pada tanggal 25 Januari, namun tidak memungkinkan sehingga disepakati tanggal 28 Januari.

"Ini baru selesai satu bulan bahas KUA-PPAS, berarti sudah setuju. Secara prinsip sudah nggak ada masalah. Prinsipnya dulu yang penting, ini sesuatu yang baru dan itu semua programnya bagus tapi sama-sama kita cari payung hukumnya," ungkapnya.

"Kalau RPJMD sudah diketok, 5 tahun tinggal ikutin itu. Dasarnya ya KUA-PPAS seperti program Kartu Jakarta Pintar (KHP), kalau dulu diserahkan lewat sekolah dananya, sekarang tinggal ngurus-ngurus dapat kartu Jakarta pintar. Intinya semua program bagus langsung ke yang menerima," ucapnya.

Ia menuturkan, soal keterlambatan pengesahan APBD DKI 2013 sesunguhnya hanya terkait dengan masa transisi kepemimpinan, karena kalau beracuan pada agar segera pengesahan APBD DKI 2013, maka bisa jadi program-program Foke dalam KUA-PPAS yang akan disahkan.

"Kemarin itu dilihat positifnya dulu aja, saya dan teman-teman di DPRD mendukung penuh karena kita juga perlu dukungan rakyat sebagi legislatif, hanya perlu cari payung hukum untuk setiap pengajuan program," ucap Hendra.

"Sekarang sudah selesai pembahasan detil anggaran masih ada dikit-dikit aja yang belum tapi secara prinsip jiwanya sudah selesai. Bahkan ada segi positifnya, ternyata penerimaan kita tahun 2012 itu dari pendapatan pajak dan retribusi ada pendapatan lebih 2 triliun," lanjutnya.


(bal/ndr)