detikcom
Kamis, 03/01/2013 03:33 WIB

Bentuk Timsel di 16 Provinsi, KPU Perketat Seleksi Komisioner di Daerah

M Iqbal - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta, - KPU akan membentuk tim seleksi (timsel) calon komisioner KPU di 16 provinsi menyusul akan habisnya masa jabatan mereka pada bulan Mei 2013. Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, KPU akan memperketat proses seleksi tersebut untuk menghindari adanya komisioner yang melanggar kode etik.

"KPU paling lambat awal Januari sudah membentuk tim seleksi di 16 provinsi di Indonesia. Sebab masa jabatan komisioner di 16 provinsi tersebut akan segera berakhir 24 Mei mendatang," kata Ketua KPU Pusat Husni Kamil Manik, dalam rilis yang diterima detikcom, Rabu (2/1/2013).

16 Provinsi itu antara lain Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Khusus Aceh, pembentukannya berbeda dari 15 provinsi lainnya. Karena sesuai UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Komite Independen Pemilihan (KIP) Aceh dibentuk atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

"Untuk menjadi komisioner, selain memiliki integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil, seseorang harus pula memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, meliputi bidang ilmu politik, hukum, dan manajemen," ungkapnya.

Menurutnya, para calon komisioner akan mengikuti serangkaian tes mulai dari penelitian administrasi, tes tertulis, tes kesehatan, tes psikologi. Tim seleksi juga akan membuka ruang partisipasi kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan kepada para calon yang sudah dinyatakan lulus seleksi tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi.

"Selanjutnya tim seleksi melakukan wawancara dan klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat. Substansi wawancara berkaitan dengan manajemen pemilu, sistem politik, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan politik dan klarifikasi tanggapan masyarakat," ucap Husni.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(bal/rmd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%