Detik.com News
Detik.com
Minggu, 30/12/2012 11:53 WIB

Menikah di KUA, Guru Honorer Masih Juga Kena 'Palak' Rp 600 Ribu

Nala Edwin - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Masalah tingginya biaya pernikahan tidak hanya terjadi di Jakarta, di wilayah lain seperti Sukabumi hal ini juga terjadi. Seorang guru honorer yang menikah 2006 lalu harus merogoh kantong Rp 600 ribu, padahal ongkos resmi hanya Rp 30 ribu.

"Padahal saya sudah menikah di kantor KUA, penghulunya tidak dipanggil ke rumah. Tapi masih juga kena biaya Rp 600 ribu," kata Dedi Jalaludin melalui Info Anda detikcom, Minggu (30/12/2012).

Dedi mengatakan, saat menikah tahun 2006 lalu dia pertama kali menghubungi seorang petugas yang biasa disebut amil. Amil adalah petugas yang menjadi perwakilan seorang penghulu di desa-desa.

"Rumah saya di desa, jadi sebelum menikah saya ke rumah amil ini untuk mengetahui besarnya biaya pernikahan," katanya.

Dedi mengatakan, amil meminta biaya Rp 600 ribu untuk biaya pernikahan di Desa Sukatani, Kecamatan Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi, itu. Dia kemudian membayar biaya pernikahan tanpa tahu rincian untuk apa saja uang sebesar itu.

"Tidak ada rinciannya untuk apa saja, saya juga kaget pas baca berita ternyata biaya penghulu cuma Rp 30 ribu," katanya.

Dedi mengatakan, di kampung-kampung jika penghulu berhalangan biasanya Amil bisa menikahkan seseorang. "Kalau di kampung memang biasanya begitu," katanya. Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(nal/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%