Minggu, 30/12/2012 11:53 WIB

Menikah di KUA, Guru Honorer Masih Juga Kena 'Palak' Rp 600 Ribu

Nala Edwin - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Masalah tingginya biaya pernikahan tidak hanya terjadi di Jakarta, di wilayah lain seperti Sukabumi hal ini juga terjadi. Seorang guru honorer yang menikah 2006 lalu harus merogoh kantong Rp 600 ribu, padahal ongkos resmi hanya Rp 30 ribu.

"Padahal saya sudah menikah di kantor KUA, penghulunya tidak dipanggil ke rumah. Tapi masih juga kena biaya Rp 600 ribu," kata Dedi Jalaludin melalui Info Anda detikcom, Minggu (30/12/2012).

Dedi mengatakan, saat menikah tahun 2006 lalu dia pertama kali menghubungi seorang petugas yang biasa disebut amil. Amil adalah petugas yang menjadi perwakilan seorang penghulu di desa-desa.

"Rumah saya di desa, jadi sebelum menikah saya ke rumah amil ini untuk mengetahui besarnya biaya pernikahan," katanya.

Dedi mengatakan, amil meminta biaya Rp 600 ribu untuk biaya pernikahan di Desa Sukatani, Kecamatan Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi, itu. Dia kemudian membayar biaya pernikahan tanpa tahu rincian untuk apa saja uang sebesar itu.

"Tidak ada rinciannya untuk apa saja, saya juga kaget pas baca berita ternyata biaya penghulu cuma Rp 30 ribu," katanya.

Dedi mengatakan, di kampung-kampung jika penghulu berhalangan biasanya Amil bisa menikahkan seseorang. "Kalau di kampung memang biasanya begitu," katanya. Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nal/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
69%
Kontra
31%