detikcom
Minggu, 30/12/2012 11:53 WIB

Menikah di KUA, Guru Honorer Masih Juga Kena 'Palak' Rp 600 Ribu

Nala Edwin - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Masalah tingginya biaya pernikahan tidak hanya terjadi di Jakarta, di wilayah lain seperti Sukabumi hal ini juga terjadi. Seorang guru honorer yang menikah 2006 lalu harus merogoh kantong Rp 600 ribu, padahal ongkos resmi hanya Rp 30 ribu.

"Padahal saya sudah menikah di kantor KUA, penghulunya tidak dipanggil ke rumah. Tapi masih juga kena biaya Rp 600 ribu," kata Dedi Jalaludin melalui Info Anda detikcom, Minggu (30/12/2012).

Dedi mengatakan, saat menikah tahun 2006 lalu dia pertama kali menghubungi seorang petugas yang biasa disebut amil. Amil adalah petugas yang menjadi perwakilan seorang penghulu di desa-desa.

"Rumah saya di desa, jadi sebelum menikah saya ke rumah amil ini untuk mengetahui besarnya biaya pernikahan," katanya.

Dedi mengatakan, amil meminta biaya Rp 600 ribu untuk biaya pernikahan di Desa Sukatani, Kecamatan Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi, itu. Dia kemudian membayar biaya pernikahan tanpa tahu rincian untuk apa saja uang sebesar itu.

"Tidak ada rinciannya untuk apa saja, saya juga kaget pas baca berita ternyata biaya penghulu cuma Rp 30 ribu," katanya.

Dedi mengatakan, di kampung-kampung jika penghulu berhalangan biasanya Amil bisa menikahkan seseorang. "Kalau di kampung memang biasanya begitu," katanya. Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nal/nrl)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
73%
Kontra
27%