Minggu, 30/12/2012 08:58 WIB

Nasir Jamil: Kemenag Harus Serius Atasi Masalah Pungli di KUA

Salmah Muslimah - detikNews
Jakarta - Pungutan liar di Kantor Urusan Agama (KUA) yang meresahkan pasangan yang akan menikah harus segera diselesaikan. Anggota Komisi VIII DPR dari fraksi PKS, Nasir Jamil meminta Kementerian Agama (Kemenag) serius mengatasi masalah pungli ini.

"Saya secara pribadi akan mengingatkan Kemenag untuk memerhatikan dengan serius," kata Nasir kepada detikcom, Minggu (30/12/2012).

Nasir meminta Kemenag membersihkan KUA yang melakukan pemungutan liar. Menurutnya, bisa dikatakan pungli jika petugas memungut administrasi yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, jika sang calon pengantin memberikan dengan ikhlas maka itu belum tentu disebut pungli.

"Kemenag harus melakukan upaya pembersihan KUA-KUA yang tidak sesuai dengan administrasi yang ada," ujar eks Wakil Ketua Komisi III ini.

Pungli tersebut, menurut Nasir, bisa memicu adanya nikah siri. Sebab, pasangan yang tidak mampu membayar iuran yang diminta akan memilih tidak mencatatkan pernikahannya ke negara, cukup nikah tanpa surat nikah dan biaya murah.

"Kalau kita mendengarkan banyak yang nikah di bawah tangan ya salah satu penyebabnya ya karena ini lah," ungkapnya.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(slm/trq)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
83%
Kontra
17%