detikcom
Minggu, 30/12/2012 08:58 WIB

Nasir Jamil: Kemenag Harus Serius Atasi Masalah Pungli di KUA

Salmah Muslimah - detikNews
Jakarta - Pungutan liar di Kantor Urusan Agama (KUA) yang meresahkan pasangan yang akan menikah harus segera diselesaikan. Anggota Komisi VIII DPR dari fraksi PKS, Nasir Jamil meminta Kementerian Agama (Kemenag) serius mengatasi masalah pungli ini.

"Saya secara pribadi akan mengingatkan Kemenag untuk memerhatikan dengan serius," kata Nasir kepada detikcom, Minggu (30/12/2012).

Nasir meminta Kemenag membersihkan KUA yang melakukan pemungutan liar. Menurutnya, bisa dikatakan pungli jika petugas memungut administrasi yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, jika sang calon pengantin memberikan dengan ikhlas maka itu belum tentu disebut pungli.

"Kemenag harus melakukan upaya pembersihan KUA-KUA yang tidak sesuai dengan administrasi yang ada," ujar eks Wakil Ketua Komisi III ini.

Pungli tersebut, menurut Nasir, bisa memicu adanya nikah siri. Sebab, pasangan yang tidak mampu membayar iuran yang diminta akan memilih tidak mencatatkan pernikahannya ke negara, cukup nikah tanpa surat nikah dan biaya murah.

"Kalau kita mendengarkan banyak yang nikah di bawah tangan ya salah satu penyebabnya ya karena ini lah," ungkapnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(slm/trq)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
61%
Kontra
39%