detikcom

Minggu, 30/12/2012 08:58 WIB

Nasir Jamil: Kemenag Harus Serius Atasi Masalah Pungli di KUA

Salmah Muslimah - detikNews
Jakarta - Pungutan liar di Kantor Urusan Agama (KUA) yang meresahkan pasangan yang akan menikah harus segera diselesaikan. Anggota Komisi VIII DPR dari fraksi PKS, Nasir Jamil meminta Kementerian Agama (Kemenag) serius mengatasi masalah pungli ini.

"Saya secara pribadi akan mengingatkan Kemenag untuk memerhatikan dengan serius," kata Nasir kepada detikcom, Minggu (30/12/2012).

Nasir meminta Kemenag membersihkan KUA yang melakukan pemungutan liar. Menurutnya, bisa dikatakan pungli jika petugas memungut administrasi yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, jika sang calon pengantin memberikan dengan ikhlas maka itu belum tentu disebut pungli.

"Kemenag harus melakukan upaya pembersihan KUA-KUA yang tidak sesuai dengan administrasi yang ada," ujar eks Wakil Ketua Komisi III ini.

Pungli tersebut, menurut Nasir, bisa memicu adanya nikah siri. Sebab, pasangan yang tidak mampu membayar iuran yang diminta akan memilih tidak mencatatkan pernikahannya ke negara, cukup nikah tanpa surat nikah dan biaya murah.

"Kalau kita mendengarkan banyak yang nikah di bawah tangan ya salah satu penyebabnya ya karena ini lah," ungkapnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(slm/trq)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Penangkapan BW Adalah Balas Dendam Polri ke KPK

Banyak pihak yang mengecam penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) oleh Bareskrim Polri. Bahkan, mantan Plt Pimpinan KPK Mas Ahmad Santosa berpendapat penangkapan oleh Polri terhadap BW merupakan tindakan balas dendam terkait penetapan tersangka Komjen Pol Budi Gunawan oleh KPK. Bila Anda setuju dengan Mas Ahmad Santosa, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%