Minggu, 30/12/2012 08:58 WIB

Nasir Jamil: Kemenag Harus Serius Atasi Masalah Pungli di KUA

Salmah Muslimah - detikNews
Jakarta - Pungutan liar di Kantor Urusan Agama (KUA) yang meresahkan pasangan yang akan menikah harus segera diselesaikan. Anggota Komisi VIII DPR dari fraksi PKS, Nasir Jamil meminta Kementerian Agama (Kemenag) serius mengatasi masalah pungli ini.

"Saya secara pribadi akan mengingatkan Kemenag untuk memerhatikan dengan serius," kata Nasir kepada detikcom, Minggu (30/12/2012).

Nasir meminta Kemenag membersihkan KUA yang melakukan pemungutan liar. Menurutnya, bisa dikatakan pungli jika petugas memungut administrasi yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, jika sang calon pengantin memberikan dengan ikhlas maka itu belum tentu disebut pungli.

"Kemenag harus melakukan upaya pembersihan KUA-KUA yang tidak sesuai dengan administrasi yang ada," ujar eks Wakil Ketua Komisi III ini.

Pungli tersebut, menurut Nasir, bisa memicu adanya nikah siri. Sebab, pasangan yang tidak mampu membayar iuran yang diminta akan memilih tidak mencatatkan pernikahannya ke negara, cukup nikah tanpa surat nikah dan biaya murah.

"Kalau kita mendengarkan banyak yang nikah di bawah tangan ya salah satu penyebabnya ya karena ini lah," ungkapnya.


Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(slm/trq)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%