Tunggakan Utang Jamkesda Bikin Honor Dokter RS Tarakan Seret

Jakarta - Tunggakan hutang Jamkesda belum juga dibayar Pemprov DKI Jakarta kepada rumah sakit-rumah sakit di Ibu Kota. RSUD Tarakan adalah salah satu rumah sakit yang mengalami dampak negatif dari tunggakan hutang tersebut. Dokter-dokter yang bekerja di rumah sakit tersebut bahkan sempat ditunda gajinya.

"Kita membayar dulu (honor dokter) walaupun kita belum dibayar oleh Jamkesda. Bulan Oktober terpaksa saya bayar di bulan November, walaupun hanya satu kali itu saja. Itu karena kita nggak punya duit. itu juga karena pihak asuransi belum membayar ke pihak rumah sakit," ungkap Direktur Utama RSUD Tarakan, Koesmedi, kepada detikcom, Jumat (28/12/2012).

Bukan hanya honor dokter yang seret, namun juga biaya operasional rumah sakit ikut tersendat gara-gara hutang Jamkesda tersebut. RSUD yang terletak di Jalan Kyai Caringin, Gambir Jakarta Pusat ini mengaku menjadi terhambat dalam hal biaya pembelian obat, operasional laboratorium, dan perawatan peralatan medis.

"Kalau hutang nggak dibayar ya tentunya menghambat. Kalau uangnya terlambat dibayar tiga atau empat bulan saja pasti kita akan keteteran kok," ucap Koesmedi.

Koesmedi mengaku, meski hutang Jamkesda belum dibayar, saat ini RSUD Tarakan berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik. Dia mengimbau kepada dokter-dokter untuk memberikan obat kepada pasien sesuai kebutuhan, meski terkadang pasien meminta obat yang lebih. Karena untuk menutup biaya pembelian obat, pihak rumah sakit harus keluar biaya ekstra. Koesmedi masih sanggup untuk memaklumi mengapa Jamkesda belum dibayar hingga saat ini.

"Duitnya sudah ada, cuma untuk memverifikasinya masih lambat. Jamkesda itu unit baru yang pegawainya tidak banyak, makanya lambat," ujar Koesmedi.

Hutang Jamkesda adalah warisan dari program Pemprov DKI Jakarta periode Gubernur Fauzi Bowo. Wakil Gubernur DKI Basuki T Purnama menyebutkan hutang tersebut senilai Rp 200 miliar. Sementara itu, Jokowi sempat berucap akan membayar tunggakan hutang tersebut. "Ya dibayar, nanti punya uang akan dibayar. Itu hanya keterlambatan dari tahun ke tahun. Hanya masalah administrasi yang harus diselesaikan," kata Jokowi beberapa minggu lalu (17/12/2012).


(ndr/ndr)