detikcom
Sabtu, 29/12/2012 06:41 WIB

Pungli Rp 1,2 T di KUA

Biaya Menikah di KUA Jakpus Sampai Rp 900 Ribu, di Gedung 2 Kalinya

Gagah Wijoseno - detikNews
Halaman 1 dari 2
Ilustrasi
Jakarta - Biaya pencatatan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) berdasarkan PP Nomor 47/2004 tentang PNBP pada Kemenag adalah Rp 30 ribu. Kenyataan di lapangan, KUA menetapkan tarif ratusan ribu hingga jutaan. Seperti penelusuran detikcom berikut ini.

Pada Jumat (28/12/2012) kemarin, detikcom mendatangi salah satu KUA di kawasan Jakarta Pusat. Detikcom bertanya biaya untuk administrasi pengurusan surat nikah di KUA itu.

Petugas KUA itu mengatakan untuk administrasi pendaftaran Rp 170 ribu. Kemudian petugas itu mengimbau detikcom untuk membawa berkasnya. Detikcom lantas mendesak berapa biaya untuk mengurus seluruh berkas itu.

"Orang kan seikhlasnya ya, ini untuk yang sekali-kalinya seumur hidup..... Biasanya orang ngasih antara Rp 800 ribu sampai Rp 900 ribu. Tapi jangan salah paham ya. Bener lho. Nanti hubungannya langsung sama saya saja. Jangan sama yang lain. Nanti biar nggak ribet lagi urusan administrasinya," begitu kata petugas KUA itu.

Ketika ditanya bila menikahnya di gedung, apakah lebih dari itu. Petugas KUA itu mengakui biasanya memang lebih besar dari tarif yang telah disebutkan.

"Kalau di gedung ya, orang kan habis berapa ratus juta sendiri tuh buat nikahannya, sedangkan untuk acara sakralnya malah tidak terlalu diagung-agungkan," tuturnya.

Memang biasanya berapa? "Ya dua kali lipat dari itu biasanya," jawab petugas KUA itu.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(nwk/mpr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%