KPK Harus Monitor Anggaran Dinas PU DKI agar Tepat Sasaran

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pernah mengatakan, anggaran di Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI tidak efektif untuk menanggulangi masalah masalah banjir. Menurut Pengamat Perkotaan, Yayat Supriyatna, agar tepat sasaran, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus ikut dilibatkan dalam pengawasan anggarannya.

"Ini pertanyaan sederhana, dana itu dipakai untuk apa?. Kalau mau ke depan audit, artinya PU yang ngerjain proyeknya, sementara yang memonitor anggarannya KPK," ujar Yayat Supriyatna saat berbincang dengan detikcom, Jumat (28/12/2012).

Yayat mengatakan, dengan adanya kerjasama antar dua lembaga tersebut, diharapkan pembangunan di Jakarta, terutama untuk menanggulangi masalah banjir bisa terlaksana dengan baik dan bisa dipertanggung jawabkan.

"Kalau KPK ikut memonitor dari proses pelelangan sampai pengerjaan, saya yakin uangnya tidak bocor kemana-mana. Jadi libatkan KPK untuk membantu memonitor pelaksanaan tender proyek yang dilaksanakan oleh PU, supaya orang tidak curiga. Jadi supaya transparan dan bertanggung jawab," jelasnya.

Sementara itu, Yayat menilai, agar kinerja Dinas PU DKI lebih maksimal, seharusnya lembaga tersebut dibagi dalam dua bidang pekerjaan, yaitu bidang bina marga dan bidang sumber daya air.

"Sekarang itu pengerjaannya tidak fokus. Apakah ke jalan atau drainase? Keduanya itu penting, namun ada baiknya PU itu dibagi dua, bina marga untuk fokus penanganan jalan dan sumber daya air untuk fokus penanggulangan banjir, termasuk juga drainase. Ini supaya fokus, jadi anggarannya juga bisa fokus," ucap Yayat.

(jor/nwk)