Serikat Guru: Kurikulum 2013 Bentuk Kekerasan Pendidikan

Jakarta - Kurikulum pendidikan baru yang akan diterapkan tahun depan ternyata tidak sepi dari pro dan kontra. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai kurikulum tersebut sebagai bentuk kekerasan dalam pendidikan.

"Kurikulum 2013 adalah bentuk pemaksaan dan kekerasan dalam pendidikan, karena kualitas guru sendiri masih rendah," Koordinator FSGI Retno Listyarti dalam jumpa pers di kantor Indonesian Corruption Watch (ICW), Jalan Kalibata Timur 4D No 6, Jakarta Selatan, Kamis (27/12/2012).

FSGI mendatangi ICW untuk melaporkan transparansi kebijakan publik terkait kebijakan pemerintah bidang pendidikan.

Untuk itu, Retno mengatakan FSGI mendorong Presiden SBY untuk mengganti mendikbud. Karena menurutnya, daripada mengganti kurikulum, lebih baik mengganti menteri.

Retno mengatakan akibat kebijakan pemerintah yang keliru, kualitas guru di Indonesia sangat rendah. Kualitas guru Indonesia berdasarkan hasil Uji Kompetensi Guru 2012 hanya mencapai nilai 4,20 dalam skala 0-10. Sementara nilai ujian nasional murid terakhir rata-rata 70-80.

"Banyak pihak mensinyalir ujian nasional penuh kecurangan. Sementara peningkatan kualitas guru tidak diperhatikan pemerintah. Penelitian World Bank 2011 menyatakan kualitas guru Indonesia rendah. Tapi pemerintah hanya mengkambinghitamkan guru sebagai penyebab kualitas pendidikan yang rendah," ucapnya.

Padahal menurutnya, kualitas guru rendah karena regulasi tidak berpihak pada penguatan pendidikan guru. Dia mencontohkan dihapuskannya Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Institut Keguruan Ilmu Pengetahuan (IKIP).

"Sekarang lulusan fakultas keguruan diadang oleh Program Pendidikan Guru (PPG) di mana semua lulusan universitas bisa menjadi guru hanya dengan mengambil mata kuliah PPG selama 2 semester," imbuh Retno.

"Ini mengakibatkan kualitas guru secara pedagogik dan akademik menurun. Berdasarkan data FSGI, 62 % guru SD tidak pernah ikut pelatihan. Yang ikut pelatihan malah diseleksi guru-guru yang pintar. Sementara guru-guru yang bodoh malah tidak diikutkan pelatihan," tambahnya.

Sedangkan guru di kota besar, lanjut Retno, rata-rata hanya ikut pelatihan satu kali dalam 5 tahun. Cara peningkatan kualitas guru melalui pelatihan yang berkualitas, seperti pelatihan teknologi, pedagogik, latihan metode pembelajaran secara praktis karena pelatihan selama ini cenderung teoritis.

"Guru-guru juga perlu pelatihan-pelatihan menulis supaya bisa menghasilkan karya tulis yang baik," ujarnya.

Retno juga menyinggung kesejahteraan guru honorer masih rendah, baik di negeri maupun swasta. Menurut dia, perubahan kurikulum bukan jawaban atas rendahnya kualitas guru.

"Rekomendasi kami, Kemendikbud harus punya grand design yang jelas untuk mewujudkan pendidikan berkualitas. Ini 5 tahun Muhammad Nuh (Mendikbud,red), target pendidikanya nggak jelas. Harusnya misalnya kayak Obama, bikin program dalam 5 tahun bikin guru sains 150 ribu Orang. Indonesia nggak ada. Malah IPA-IPS mau dihapus di SD," cetusnya.

"Pemerintah harus menghentikan segala kebijakan pendidikan yang berorietasi proyek," pungkas Retno.




(rmd/try)