Partai Demokrasi Pembaharuan Protes Verifikasi Faktual KPU di Daerah

Jakarta - Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) mendatangi kantor KPU untuk menyampaikan adanya sejumlah temuan masalah-masalah dalam verifikasi faktual di daerah yang sedang berlangsung. Masalah tersebut seputar dokumen dan proses verifikasi yang dinilai tidak transparan.

"Dokumen perbaikan administrasi partai politik yang diserahkan ke KPU periode 9-15 Oktober 2012 ternyata tidak sama dengan dokumen yang ada di KPU daerah, hal tersebut mengakibatkan beberapa KPUD Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual tetap dengan dokumen Parpol sebelum perbaikan," ungkap Ketua Umum PDP Roy BB Janis di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Kamis (27/12/2012).

Pada masa perbaikan verifikasi faktual di Kabupaten/Kota, menurut Roy, banyak KPUD yang menolak penerimaan dokumen perbaikan yang diajukan parpol dengan alasan tidak ada perintah dari KPU. Padahal KPU telah mensosialisasikan kepada parpol bahwa pada masa perbaikan parpol dapat menyerahkan dokumen baru sesuai syarat.

"Kemudian tidak ada standarisasi pelaksanaan verifikasi faktual oleh KPUD bahkan KPUD cenderung melakukan verifikasi dengan pendekatan kekuasaan yang sangat kompromistis, keberpihakan dan money politic," ungkapnya.

"Pelaksanaan verifikasi faktual khususnya keanggotaan parpol/KTA juga banyak verifikator KPUD yang tidak turun ke alamat anggota parpol namun langsung menyatakan alamat tidak ditemukan. Akibatnya pengurus parpol harus menghadirkan anggota pada waktu dan tempat yang ditentukan KPUD, sementara seringkali parpol kesulitan biaya, anggota bersangkutan sakit, keluar kota dan lainya," imbuh Roy.

Ia menuturkan, temuan masalah lainnya adalah ditemukan beberapa hasil verifikasi faktual KPUD Kabupaten/Kota yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat namun pada saat pleno di KPUD Provinsi dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat. Bahkan ada ditemukan beberapa parpol senayan yang dinyatakan Memenuhi Syarat tanpa diverifikasi faktual KTA-nya.

"Kita punya bukti nyata, tertangkap basah KPU daerahnya bahwa partai penguasa dan setengah penguasa tidak diverifikasi.
Mari adakan pembuktian terbalik, verifikasi diulang lagi dan tunjuk aja satu kabupaten. Kami berani pembuktian terbalik," ungkapnya.

"Pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan parpol/KTA yang dilakukan secara tertutup atau tidak transparan juga merugikan parpol karena yang mengetahui benar tidaknya hasil verfikasi KTA hanya KPUD saja, sedangkan parpol hanya dapat pemberitahuan yang memenuhi syarat sekian dan tidak memenuhi syarat sekian," imbuh Roy.

(bal/trq)