Sakit, Probosutedjo Tak Penuhi Panggilan KPK

Jakarta - Probosutedjo hari ini dipanggil sebagai saksi sidang kasus Hambalangdi dalam kapasitasnya sebagai pendiri PT Buana Estate. Namun pengusaha yang berkerabat dengan Soeharto tersebut tidak hadir karena sedang sakit.

"Tadi pengacara Probosutedjo datang ke sini menyampaikan surat bahwa yang bersangkutan tidak bisa hadir karena sakit," kata Jubir KPK Johan Budi di kantonya, Jl Rasuna Said, Jaksel, Senin (17/8/2012).

Johan menyatakan, KPK akan mempelajari surat keterangan sakit yang dilayangkan pihak Probo itu. Di dalam waktu mendatang KPK akan melakukan panggilan lanjutan.

"KPK akan melakukan pemanggilan ulang," kata Johan.

Hari ini Probosutedjo dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Deddy Kusdinar. Terkait hubungan Probosutedjo dan lahan Hambalang ini juga telah diungkap dalam audit investigatif BPK.

Hasil audit itu menyebutkan, bahwa pengerjaan proyek sarana olahraga itu sudah bermasalah sejak awal. "Izin penetapan lokasi, izin site plan, dan IMB diberikan Pemkab Bogor meskipun belum ada studi amdal dari Kemenpora," bisik sumber detikcom yang tahu soal audit itu.

Pemberian izin tanpa Amdal itu ditandatangani Bupati Bogor. Hasil audit menyebut ada pelanggaran pasa 22 UU No 32 tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. "NS selaku rekanan PT C, tidak melaksanakan pekerjaan studi Amdal meski telah menerima pembayaran," sebut sumber itu.

Bukan hanya itu saja, dalam laporan audit itu juga disebutkan soal dugaan pemalsuan hak pakai atas tanah seluas 312.448 meter tersebut. Tanah itu sebelumnya hak pakainya dipegang oleh pengusaha Probosutedjo.

"Pelepasan hak dari Probosutedjo selaku pemegang hak sebelumnya diduga palsu," terang sumber itu.

Yang aneh, terang sumber itu, Kepala BPN Joyo Winoto tetap menandatangani dokumen SK Hak Pakai bagi Kemenpora dalam penggunaan lahan Hambalang itu. Selain itu penyerahan SK hak pakai juga tidak diberikan kepada Kemenpora selaku institusi, tetapi kepada anggota Komisi II DPR Ignatius Mulyono.

"Peraturan Kepala BPN No 1 tahun 2010 yang menyatakan bahwa SK tersebut hanya dapat diserahkan kepada instansi pemohon yang ditunjuknya," terang sumber itu.

Soal keterlibatan dalam proses pengurusan hak pakai ini sudah diakui Ignatius Mulyono. Dalam berbagai kesempatan dia mengaku memang melobi Joyo Winoto terkait propek Hambalang.

Soal isi audit ini, pihak BPK tak ada yang mau berbicara. Wakil Ketua BPK Hasan Bisri yang dikonfirmasi juga menolak berkomentar.

"Tunggu saja, nanti kalau LHP-nya sudah disampaikan ke DPR," tegas Hasan singkat saat dikonfirmasi.

(fjp/lh)