Komnas Perempuan Desak Kemendagri & Parlemen Hukum Aceng dan Deni

Jakarta - Fenomena nikah siri di kalangan para pejabat, di antaranya Bupati Garut Aceng Fikri dan anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Deni Ramdani, menjadi perhatian khusus Komnas Perempuan. Mereka mendesak agar pihak berwenang menghukum pelaku nikah siri yang menelantarkan perempuan.

"Sebetulnya persoalan pada penegakkan hukum. Dalam perkawinan siri, maka sertifikat anak hanya ada nama ibunya karena bila terjadi perceraian sangat sulit pedampingannya," ujar Komisioner Komnas Perempuan, Andy Yentriyani saat berbincang dengan detikcom, Kamis (13/12/2012).

Andy menjelaskan dari kasus yang dilakukan Aceng Fikri dan Deni Ramdani, perempuan menjadi korban yang dizalimi. Hal inimelanggar hukum dan institusi perkawinan.

"Jadi kalau pejabat publik tidak mencatat itu, nyatanya tidak mendapat persetujuan istrinya maka dia melakukan tindak kejahatan terhadap perkawinan," ungkapnya.

Andy mendesak agar kedua pejabat daerah ini dapat ditindak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Hal ini didasari pasal 297 KUHP tentang kejahatan perkawinan.

"Kemendagri harus bisa menindaknya apabila mereka pejabat daerah, parlemen juga harus bisa menindaknya kalau mereka berasal dari partai politik," imbuhnya.

(ndu/trq)