Jokowi Bangga DKI Jadi Model Pertama Pajak Online yang Diaudit BPK

Jakarta - Jakarta akan menerapkan pajak online yang audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan menggunakan Sinergi Nasional Sistem Informasi (SNSI). Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) pun bangga Jakarta menerapkan hal itu.

"Saya senang sekali karena pemprov DKI menjadi yang pertama model yang diaudit," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan itu dalam acara Implementasi E-audit untuk Mencegah Korupsi bersama Ketua BPK Hadi Purnomo di Gedung BPK Perwakilan Provinsi DKI, Jl MT Haryono, Jakarta Selatan, Kamis (13/12/2012).

Menurut Jokowi, dengan sistem tersebut, dia setiap hari dapat mengetahui tambahan uang dari pajak setiap saat.

"Setiap menit berapa, hari ini berapa, besok berapa, tahun depan berapa, bisa saya tahu. Bisa kita lihat menit ke menit, kemudian sisi penggunaannya uang Rp 1.000, Rp 1 miliar, Rp 1 triliun dipakai untuk apa, jadi bisa dilihat dari hari ke hari," beber Jokowi.

Jokowi mengklaim, dinas-dinas sudah siap dan semuanya dikoneksikan agar menjadi sistem terpadu.

"Semua nanti akan di-online-kan seperti pajak restoran, pajak reklame, parkir. Jadi semuanya nanti bisa terkoneksi," tutur Jokowi yang mengenakan batik coklat ini.

Pecinta musik cadas ini pun sudah membayangkan hasil dari penerapan sistem tersebut. "Saya sudah membayangi nih APBD 2014 nanti akan seperti apa. Mungkin nanti akan tinggi sekali. Kalau nggak 2014, 2015 juga nggak apa. Bayangan saya itu akan tinggi sekali," kata Jokowi.

Sementara itu, di tempat yang sama, Ketua BPK Hadi Purnomo
mengaku optimistis, penerapan SNSI akan memberikan pemeriksaan yang berkualitas. Bagi DKI, akan terlihat peningkatan kinerja dan pencegahan korupsi dapat dilakukan secara sistemik.

"Penerimaan negara meningkat dan pengeluaran negara bisa lebih efisien dan efektif," kata Hadi.

SNSI merupakan sebuah sistem yang membentuk sinergi antara sistem informasi-informasi internal BPK atau e-BPK dengan sistem informasi milik entitas pemeriksaan atau e-audit melalui sebuah komunikasi data secara online dan membentuk pusat data pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara atau pusat data BPK.

(nik/nwk)