Anggarkan Kunker ke LN, Kesekjenan DPR Harus Diaudit

Jakarta - Meski selalu menuai kecaman, namun agenda studi banding atau kunjungan kerja ke luar negeri tetap difasilitasi Sekretariat Jendral DPR. Perlu dilakukan audit terhadap lembaga tersebut oleh BPK agar masyarakat dapat mengetahui urgensi agenda itu dan anggaran yang dipakai.

"Sekjen ini nggak ada yang ngontrol. BAKN harus meminta BPK untuk mengaudit. Transparansinya terbilang buruk ya itu sekjen, nggak ada yang mengawasi," ujar Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW Apung Widadi saat berbincang, Kamis (13/12/2012).

Apung mengatakan seharusnya mekanisme perencanaan kunker disesuaikan dengan prioritas dan periode moratorium. Sekretariat Jenderal DPR selaku fasilitator kunker tersebut perlu dievaluasi. Mereka ebaiknya selalu memplubikasikan rencana dan hasil kunker.

"Itu sekjen itu kan mereka asal saja menganggarkan kunker, dan nggak pernah evaluasi hasil kunker," gugatnya.

"Kalau perlu ada website khusus tentang rencana dan pertanggungjawabannya," sambung Apung.

Seperti diketahui sejumlah komisi yang melakukan kunker diantaranya Komisi IV DPR melakukan kunjungan kerja ke Paris dan Cina dalam rangka pembahasan RUU Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sementara Komisi VII DPR melakukan kunjungan kerja ke AS dan BraZil untuk membahas RUU Keantariksaan.

(mpr/lh)