Terapkan Pembatasan Nopol Genap-Ganjil, Jokowi Siap Diprotes

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menerima konsep pembatasan kendaraan melalui metode pelat nomor genap-ganjil sebagai solusi mengatasi kemacetan di Ibu kota. Penerapan aturan baru ini akan dilakukan tahun depan. Apakah Jokowi siap diprotes publik karena aturan ini?

"Ya setiap kebijakan pasti ada risikonya, tapi kalau gak berani melakukan ya nggak usah jadi pemimpin. Masak mau enak-enak saja, yang nyeneng-nyenengin terus," cetus Jokowi usai rapat kajian pembatasan lalu lintas dengan metode pembatasan pelat nomor di Provinsi DKI Jakarta bersama Wadirlantas Polda AKBP Wahyono dan Kadishub DKI Jakarta Udar Pristono, di gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (6/12/2012).

Jokowi mengatakan untuk mencegah adanya resistensi dari masyarakat terkait aturan ini, Pemprov DKI akan melakukan sosialisasi. Tujuan aturan ini agar masyarakat dapat beralih ke angkutan massal, selain untuk mengurai kemacetan.

"Oleh sebab itu, nanti disosialisasikan secara pelan-pelan, ada proses itu. Kemudian juga diterangkan bahwa kebijakan ini adalah mendorong masyarakat untuk masuk ke angkutan umum, massal. Juga mendorong masyarakat umum untuk hemat BBM, mendorong masyarakat untuk tidak konsumtif, mendorong masyarakat untuk cinta pada kota Jakarta," ucapnya.

Jokowi juga meyakini kegagalan aturan serupa di beberapa negara tidak akan diterjadi di Jakarta. Asalkan, lanjut dia, kesiapan untuk menerapkan aturan ini dilakukan dengan matang.

"Oleh sebab itu tadi saya tekankan, hati-hati dengan kesiapan, hati-hati dengan masalah-masalah dampak yang ditimbulkan dari ini. Saya kira kalau persiapannya matang, ya nggak ada masalah," ucapnya.

Karena itu, untuk mendukung aturan yang akan diterapkan tahun depan ini, Jokowi mengatakan pihaknya akan menyiapkan infrastruktur transportasi massal segera.

"Oleh sebab itu, saya sampaikan kesiapan angkutan massal juga harus segera disiapkan. Nanti Januari kan kita tambah kira-kira 102 bus, berarti jadi 200 bus gandeng TransJ," katanya.

Selain menambah armada bus gandeng TransJ, Pemprov DKI juga akan menambah 600 armada bus TransJ pada tahap selanjutnya dan 1.000 bus Kopaja dan Metromini yang baru.

"Ya nanti setelah itu ada tambahan lagi 600, plus 1.000 Kopaja Metromini yang baru, kira-kira mungkin pertengahan sampai akhir tahun depan. Ini artinya ada upaya untuk menambah itu. Kalau nggak, ya persentase penggunaan transportasi umum nggak semakin bertambah, tapi semakin berkurang, orang kan malah terdorong untuk pakai kendaraan pribadi, di negara manapun nggak ada seperti itu," papar Jokowi.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya pada Agustus 2011 lalu batal melakukan uji coba penerapan pembatasan mobil nomor polisi ganjil dan genap. Program itu dinilai akan mengurangi sekitar 50 persen kemacetan di Jakarta. Uji coba itu urung dilakukan karena beberapa pihak protes.

(rmd/nrl)