Kemenkeu Masih 'Gantung' Usulan Jokowi Soal Proyek MRT Jakarta

Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendukung upaya Gubernur DKI Jakarta Jokowi mengkaji ulang proyek MRT Jakarta. Namun masih mendalami beberapa usulan orang nomor satu di DKI tersebut.

Pertemuan Jokowi dan Menkeu Agus Martowardojo dan Wamenkeu Mahendra Siregar hari ini membahas soal nasib proyek MRT Jakarta.

Wamenkeu Mahendra Siregar mengatakan pada pertemuan tersebut dibahas soal beban dan investasi dan penetapan tarif proyek MRT. Pihaknya memahami informasi yang disampaikan Jokowi soal risiko APBD DKI Jakarta menyangkut beban dari proyek MRT yang dipikul oleh Pemda.

"Justru intinya adalah kami melihat kita mesti melihat keberlanjutan dan feasibility dan beban yang terlalu berat oleh pemda. Kami bisa merespon lebih jauh dan lebih rinci apa yang menjadikan beban tersebut berat dan bagaimana mekanisme yang ada," kata Mahendra di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Selasa (4/12/12).

Namun Mahendra mengatakan pihak Kementerian Keuangan masih harus mendalami informasi yang disampaikan Jokowi.

"Tentu kami tidak secara reaktif setuju atau tidak. Perlu waktu mendalami, kita butuh feasibility dan keberlanjutan proyek ini dan jangan akhirnya persoalan justru tumpuk di pemda," katanya.

Mahendra menambahkan pihaknya belum bisa memastikan berapa lama pihaknya mendalami dari usulan Jokowi terkait proyek MRT. Namun secara prinsip pemerintah mendukung dan siap memberikan kontribusi untuk pengembangan infrastruktur di Jakarta.

"Pak gubernur jelaskan beban tadi begitu besar bagi pemda. Sehingga kami ikut lihat opsi penyelesaiannya. Prosentase akan di-update pada gilirannya. Saya tidak bisa lebih teknis karena belum ada pembahasan," katanya.

Sebelumnya Jokowi mengatakan dengan komposisi berbagi beban utang pemerintah pusat dan daerah saat ini sebesar 42% dan 58%, pihak Pemda DKI menanggung komposisi yang besar itu, harga tiket MRT ini justru melambung mencapai Rp 38 ribu.

"Jadi bukan subsidi, kita minta agar investasi yang ada, kemarin kan posisinya 42-58, 58 ada di kita, Pemda, makanya kita minta agar pemerintah pusat yang besar, kita yang kecil, biasanya begitu," ujarnya.

Ia mengharapkan agar komposisi beban biaya itu bisa menjadi 30-70 di mana pemda menanggung 30% dari beban biaya pembangunan MRT ini.

(hen/nrl)