Wapres Minta Perempuan Dilibatkan Pada Partisipasi Ekonomi & Perdamaian

Jakarta - Wakil Presiden Boediono meminta negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam wilayah Ekonomi. Alasannya, perempuan juga ikut merasakan dampak dari krisis ekonomi.

"Krisis ekonomi dan keuangan serta ancaman kerawanan pangan dan perubahan iklim masih bergema di seluruh dunia. Perempuan menerima dampak krisis secara seimbang, yang membuat perempuan semakin rentan terhadap berbagai diskriminasi yang berlapis," ujar Boediono.

Hal tersebut dikatakannya saat berpidato pada Konferensi Tingkat Menteri Bidang Pemberdayaan Perempuan, Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Hotel The Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (4/12/2012).

Peningkatan pertisipasi perempuan dalam ekonomi sesuai dengan tema konferensi tahun ini yaitu, “Peningkatan Partisipasi dan Peran Perempuan dalam Pengembangan Ekonomi di Negara-negara Anggota OKI”. Boediono mencontohkan, Usaha Kecil Menengah dan Mikro (UKMM) adalah sektor usaha informal yang menyerap sebagian besar tenaga perempuan.

"Saat ini pemerintah Indonesia memiliki sejumlah program nasional untuk memperkuat peran kepemimpinan perempuan dalam pengembangan usaha kecil menengah," terangnya.

Pada kesempatan itu, Boediono juga menyinggung peran perempuan di wilayah konflik seperti di Palestina, Suriah, dan Rohingya. Seperti di Suriah, Boediono meminta adanya partisipasi perempuan dalam proses perdamaian di sana.

Pada kasus kekerasan di Palestina, OKI Diharapkan memberikan porsi yang besar dalam pelibatan perempuan untuk mengambil keputusan.

"Sangat penting bagi OKI untuk sepenuhnya mendukung proses rekonsiliasi di Palestina," terangnya.

"Izinkan saya untuk menegaskan kembali bahwa di saat dunia ini menghadapi tantangan dalam skala besar - yang sebagian banyak terjadi di dunia Islam – sangat penting bagi OKI untuk menempatkan diri sebagai bagian dari pemecahan masalah dari sebagian tantangan dimaksud," Imbuhnya.

Untuk Rohingya, Indonesia akan tetap percaya proses reformasi demokrasi di Myanmar tetap berjalan.

"Indonesia terus mendukung Myanmar dalam langkahnya untuk menjadi suatu masyarakat demokratis dan inklusif," ujarnya.

(fiq/rmd)