6 Bulan Tak Terima Gaji, Anggota DKPP: Menkeu Tak Sensitif

Jakarta - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menghadapi ironi karena belum menerima gaji sejak dilantik 6 bulan lalu. Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini, menceritakan sebetulnya ia tak hirau masalah ini, karena seharusnya Menteri Keuangan sensitif pada hal ini.

"Saya sendiri tidak tahu kenapa seperti ini, tapi sejak awal kita memang tidak mendahulukan soal-soal seperti itu karena kami percayakan kepada sekretariat. Saya sendiri terlalu sibuk tangani perkara yang membanjiri DKPP," kata aggota DKPP Nur Hidayat Sardini, kepada detikcom, Senin (3/12/2012) malam.

Secara lisan ia sudah pernah menyampaikan tiga bulan lalu kepada pihak yang menangani hal ini, yaitu diurus kesekretariatan lalu diajukan ke kementerian PAN untuk persetujuan anggaran. Namun belum jelas bagaimana tindaklanjutnya.

"Menkeu kurang punya sensitivitas persoalan pemilu, yang sebenarnya kami sudah bekerja sejak 12 Juni dan itu berbelit di kementerian keuangan. Sampai hari ini belum jelas sampai anggaran 2012 mau berakhir nggak ada berita yang jelas, disamping memang kami sibuk dengan urusan yang menjadi tugas pokok," ungkapnya.

"Kami percayakan kepada pemerintah, tapi menteri keuangan tidak punya sensitivitas," lanjutnya yang juga sebagai juru bicara DKPP itu.

Ia menuturkan, sebetulnya anggaran ini tidak perlu dipertanyakan, karena DKPP dilantik dengan SK presiden maka dengan sendirinya seharusnya diikuti oleh bawahannya untuk menjalankan apa yang menjadi hak DKPP.

"Yang diatur peraturan presiden itu komisoner ketua dan anggota, kita nggak tahu sebenarnya kapan turunnya, sama sekali nggak jelas. Saya terus terang agak gelap masalah ini, sementara masalah ini kami disibuki tugas-tugas yang semakin menumpuk," ucapnya.

"Kami kan kerjanya jelas, prosedurnya jelas, anda bayangkan kalau tahun 2012 (anggaran) itu tidak turun, DIPA itu kira-kira bulan Maret baru turun. Orang beragama bilang kasih upahnya sebelum keringatnya kering. Kami memang tidak berburu itu, betapa kami tidak sempat mengurus," imbuh Nur Hidayat.

(bal/fdn)