"Harus merangkul swasta, dengan kemitraan itu hemat biaya dan bisa ditanggung bareng dan membuka para pengusaha properti untuk berpartisipasi, jadi malah harus. Sayang kalau tidak dimanfaatkan pengusaha nasional," kata Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, Danang Parikesit, kepada detikcom, Kamis (30/11/2012).
Danang juga menyebutkan pentingnya pengembangan kawasan stasiun MRT untuk tambahan pemasukan MRT Jakarta selain penjualan tiket, dibandingkan mengemis subsidi dari pemerintah pusat. Pengembangan kawasan sekitar stasiun bisa berupa pengembangan kawasan bisnis atau terintegrasi dengan kawasan perkantoran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan pengembangan kawasan sekitar stasiun MRT, Danang yakin subsidi MRT bisa dieliminasi. Danang menjelaskan kawasan sekitar stasiun MRT memiliki banyak ragam seperti stasiun yang berdekatan dengan perkantoran, kawasan apartemen, pemukiman, maupun kawasan niaga.
"Saya yakin subsidi bisa kita hilangkan, misalnya sekitar stasiun bisa untuk tempat tinggal apartemen, kawasan komersial, perkantoran, sehingga orang itu tinggalnya dekat stasiun MRT dan turun langsung ke kantor. Itu kan bisa menjadi sumber pendapatan signifikan bagi MRT Jakarta. Dengan demikian maka, kita bisa mengumpulkan pendapatan bertambah, subsidi bisa kita kurangi, jadi banyak orang yang mau menggunakan MRT," ujar Danang.
Sebelumnya, Jokowi telah menggelar pertemuan dengan Dirut PT MRTJ. Namun yang membuat Jokowi gusar adalah harga tiketnya yang mahal. Untuk itu Jokowi akan meminta bantuan pemerintah pusat melalui Menkeu agar bisa memberikan 70 persen subsidi tiket MRT.
"Masalah harga tiket. Ini yang masih sedikit di atas yang saya inginkan. Hitung-hitungannya Rp 38 ribu, kalau subsidi jadi Rp 18 ribu, kalau ada subsidi lagi jadi Rp 15 ribu. Pengennya di lain-lain negara kan US$ 1 sekitar Rp 9 ribu sampai 10 ribu, tapi nggak kuat, makanya kita minta bantuan pemerintah pusat," katanya.
(vid/van)