KPK Sebut Banyak Pejabat Korupsi, Gubernur Jateng: Sepertinya Tidak Ada

Semarang - Dalam seminar, KPK menyebut banyak pejabat, termasuk Jateng, yang terjerat kasus korupsi. Gubernur Jateng Bibit Waluyo 'mengklarifikasi' pernyataan itu dengan menyatakan selama masa jabatannya korupsi cenderung turun.

Maraknya kasus tindak pidana korupsi yang menjerat pemimpin-pemimpin daerah, khususnya di Jawa Tengah, jadi alasan KPK menyelenggarakan seminar pencegahan korupsi di kantor Gubernur Jateng. Dalam seminar, Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, Zulkarnain mengatakan kasus korupsi mulai marak sejak tahun 2004 hingga 2011. Gubernur Jateng Bibit Waluyo 'mengklarifikasi'. Ia mengatakan, selama masa jabatannya, jumlah pejabat yang melakukan tindak korupsi tidak lebih banyak ketika ia belum menjabat sebagai gubernur.

"Sepengetahuan saya kok sepertinya tidak ada, tapi tetap ada laporan seperti itu. Kalau tahun 2004 sampai 2007 memang banyak sekali," kata Bibit usai seminar di ruang Gradhika Bakti Praja, kantor Gubernur Jateng, Jl Pahlawan Semarang, Kamis (22/11/2012).

Ia pun mencontohkan kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Sragen, Untung Wiyono terjadi bukan pada masa jabatannya. Untung divonis bebas terkait kasus penyalahgunaan kas daerah APBD tahun 2003-2010 sebesar Rp 42,51 miliar.

"Seperti kasus Bupati Sragen, kejadiannya kan jaman segitu. Tapi kalau Pak KPK mengatakan sejak 2004-2011, itu bisa untuk bahan koreksi saya," ujar Bibit.

Selain itu, Bibit menjamin dalam sisa masa jabatan atau jika ia terpilih lagi sebagai gubernur, maka Jateng akan bebas dari korupsi. "Siapapun pemimpin harus berani menjamin," tegas Bibit.

Sementara itu, Zulkarnain mengatakan untuk mencegah korupsi perlu adanya perbaikan dalam pelayanan publik dan pengelolaan anggaran. "Yang perlu diawasi yaitu pelayanan publik, perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa," katanya.

Acara seminar pencegahan korupsi tersebut bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng. Seminar berfokus pada upaya perbaikan pelayanan publik dan pengelolaan APBD yang transparan.

"Seminar tidak hanya dilakukan di Jateng, namun di 33 provinsi di seluruh Indonesia," tutup Zulkarnain.

(alg/try)