DPRD: UMP Harus Disesuaikan, Pengusaha Ada UKM Bukan Cuma yang Besar

Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana berharap Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI disesuaikan dengan kondisi yang ada. Pengusaha bukan hanya pengusaha besar melainkan ada usaha kecil menengah (UKM).

"Itu kan bagian dari Dewan Pengupahan, DPRD tidak ikut campur, pengusaha itu kan bukan cuma pengusaha besar, ada UKM," ujar Sani, panggilan akrab dia di Gedung DPRD, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (19/11/2012).

Sani menuturkan, UMP jangan sampai berbenturan dengan masalah lapangan pekerjaan. Dia berharap keputusan penetapan UMP diputuskan dengan bijak.

Politisi PKS ini mendukung taraf hidup masyarakat meningkat. Namun hal itu harus disesuaikan dengan kesanggupan para pengusaha di Jakarta.

"Kita mendukung taraf hidup meningkat, tapi kita harus menyeimbangkan dengan pengusaha juga," ucap dia.

Dewan Pengupahan DKI Jakarta menetapkan UMP Jakarta 2013 sebesar Rp 2,2 juta pada Kamis (14/11) kemarin. Namun Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) belum menetapkan UMP DKI 2013. Para pengusaha mengancam menggugat Jokowi jika menetapkan UMP DKI 2013 sebesar Rp 2,2 juta.

(nik/nwk)