JK Dukung Dipo Alam Laporkan Kongkalikong Kementerian dengan DPR ke KPK

Jakarta - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mendukung upaya Seskab Dipo Alam melaporkan kongkalikong Kementerian dengan DPR ke KPK. Menurut JK, keterbukaan lah yang dapat mengurai korupsi.

"Itu bagus saya kira bagus dibuka. Jadi hanya keterbukaan lah yang dapat mengurai korupsi," kata JK kepada wartawan di sela-sela peringatan Tahun Baru Islam di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, Kamis (15/11/2012).

Menurut JK, kasus kongkalikong sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Meskipun tak sebanyak saat ini.

"Waktu zaman saya tidak banyak terjadi. Ada juga, buktinya KPK banyak menindak di zaman kita. Banyak menteri dan dirjen yang ditangkap," ungkapnya.

JK berharap Dipo Alam memiliki bukti yang mumpuni. Dengan demikian KPK dapat segera mengusut kasus tersebut hingga tuntas.

"Harapan kita ya tentu dibuka dengan bukti-bukti yang ada tentu bagus. Hanya itu cara meringankan beban KPK. Dengan itu KPK kerjanya ringan," kata JK yang mengenakan kemeja putih dan peci hitam ini , sembari tersenyum.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam melaporkan 3 kementerian ke KPK. Diduga ada kongkalikong anggaran di kementerian itu dengan DPR. Namun Dipo belum mengungkap 3 kementerian dan oknum legislatif yang dilaporkannya ke KPK.

"Itu ada banyak, sekarang 3 kementerian," kata Dipo usai melapor ke KPK, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Rabu (14/11) malam.

Beberapa waktu lalu Dipo pernah menyebut adanya dugaan penggelembungan anggaran yang dilakukan anggota DPR, Ketua Fraksi, dan staf ahli menteri yang berasal dari politisi. Dipo juga telah mengeluarkan surat imbauan agar Kementerian dan BUMN menyudahi kongkalikong dengan DPR.

Sementara Dahlan Iskan telah melaporkan 7 orang anggota DPR terkait permintaan jatah kepada BUMN. Tujuh orang yang dilaporkan Dahlan ke BK DPR adalah Achsanul Qosasi (PD), Ikhlas El Qudsi (PAN), Andi Timo Pangeran (PD), Idris Laena (Golkar), Sumaryoto (PDIP), LM, ARW. Pada Selasa (13/11) lalu Dahlan menarik 2 dari 7 anggota DPR yang dilaporkannya ke Badan Kehormatan DPR tersebut.



(van/gah)