Jokowi Ingatkan Buruh Tak Tinggalkan Rapat Dewan Pengupahan

Jakarta - Penetapan nilai upah minimun propinsi (UMP) merupakan tugas gubernur, tapi perumusan dan pengusulan nilainya adalah wewenang Dewan Pengupahan yang salah satu anggotanya adalah perwakilan buruh. Maka tidak sepatutnya massa buruh pengunjuk rasa justru menarik wakil mereka dari forum rapat tersebut.

Demikian tanggapan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, tentang aksi massa buruh pengunjuk rasa menarik perwakilannya dari ruang sidang. Di saat Jokowi menemui wartawan di ruang tamu Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (13/11/2012), unjuk rasa menuntut kenaikan nilai upah minimum propinsi masih berlangsung.

"Nggak usah pake gitu-gitu lah. Kalau tidak mau rapat, ya nggak usah ikut rapat," ujar Jokowi.

Dia menegaskan, penetapan nilai UMP harus melalui usulan Dewan Pengupahan. Perumusan nilainya dibahas dan disepakati di dalam forum rapat Dewan Pengupahan yang di dalamnya terdapat unsur pemerintah, pengusaha dan pekerja.

"Mekanisme ada di Dewan Pengupahan, saya hanya menerima usulannya. Kalau yang usul saya sendiri, nantinya malah otoriter," jelasnya.

Lantas bagaimana tindak lanjutnya setelah buruh menarik wakilnya dari forum tersebut?

"Ya nggak tahu. Lha gimana wong belum ketemu? Kalau sudah ada wakil serikat pekerja, selesaikan dalam rapat dan jangan saling ngotot," sahut Jokowi yang berkemeja batik lengan panjang warna coklat tua.

(jor/lh)