Sekjen DPR Siapkan Risalah Rapat DPR untuk Audit Hambalang Tahap II

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah selesai menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahap I kasus Hambalang. Memasuki audit investigasi tahap II, Sekjen DPR siap memberikan risalah rapat DPR yang dibutuhkan BPK.

"Jadi untuk audit Hambalang yang dilakukan oleh BPK memang ada permintaan data-data risalah rapat dari list yang diminta BPK, itu semuanya dokumen risalah rapat. Saya kira sebagian besar sudah diserahkan cuma ada beberapa yang belum ditemukan," kata Sekjen DPR, Nining Indra Saleh, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/11/2012).

Menurutnya, pihaknya akan kembali berkoordinasi dengan BPK soal list risalah rapat apa saja yang dibutuhkan oleh BPK untuk menyelesaikan auditnya.

"Saya akan berkoordinasi kembali dari list sudah berapa yang diserahkan ada yang berapa yang belum," ungkapnya.

Pihaknya membantah jika ada tekanan dalam pengumpulan risalah rapat itu, karena rapat-rapat DPR bersifat terbuka dan informasinya bisa diakses siapa saja termasuk BPK.

"Nggak ada tekanan, saya kira dalam tatib risalah rapat itu dokumen yang ada. Apalagi itu rapat terbuka, informasi terbuka ya kita serahkan," tegas Nining.

"(Risalah itu) ada di panitia anggaran dan komisi," imbuhnya.

(bal/aan)