detikcom
Selasa, 30/10/2012 17:53 WIB

Myanmar Tolak Tawaran ASEAN untuk Bahas Konflik Rohingya

Rita Uli Hutapea - detikNews
kondisi di Sittwe, ibukota Rakhine (AFP)
Yangon, - Pemerintah Myanmar menolak tawaran dari ASEAN untuk mengadakan pembicaraan guna mengatasi kekerasan sektarian di negara bagian Rakhine, Myanmar barat.

Sekjen ASEAN Surin Pitsuwan mengatakan, dirinya mengusulkan untuk mengadakan pertemuan tiga pihak antara ASEAN, PBB dan pemerintah Myanmar guna mencegah agar konflik antara warga Buddha dan muslim Rohingya tersebut tidak berdampak luas pada wilayah.

Namun menurut Pitsuwan, pemerintah Myanmar menolak tawaran tersebut.

"Myanmar yakin bahwa itu urusan dalam negeri mereka, namun urusan dalam negeri Anda bisa menjadi urusan kami nantinya jika Anda tidak hati-hati," kata Pisuwan kepada para wartawan seperti dilansir kantor berita AFP, Selasa (30/10/2012).

Kekerasan sektarian di Rakhine sejauh ini telah menewaskan sekitar 180 orang sejak Juni lalu. Pada bulan Oktober ini, kekerasan tersebut kembali terjadi dan menewaskan 88 orang. Ribuan rumah pun kembali dibakar. Akibatnya, puluhan ribu warga Rohingya kini hidup di kamp-kamp pengungsi yang sudah penuh sesak.

Sekitar 800 ribu warga Rohingya tinggal di Myanmar sejak berabad-abad lalu. Namun oleh pemerintah dan publik Myanmar, mereka terus dianggap sebagai imigran ilegal dari Bangladesh. Akibat diskriminasi yang dialami Rohingya, PBB pun menyebut mereka sebagai salah satu minoritas paling teraniaya di dunia.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(ita/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%