detikcom
Selasa, 30/10/2012 17:53 WIB

Myanmar Tolak Tawaran ASEAN untuk Bahas Konflik Rohingya

Rita Uli Hutapea - detikNews
kondisi di Sittwe, ibukota Rakhine (AFP)
Yangon, - Pemerintah Myanmar menolak tawaran dari ASEAN untuk mengadakan pembicaraan guna mengatasi kekerasan sektarian di negara bagian Rakhine, Myanmar barat.

Sekjen ASEAN Surin Pitsuwan mengatakan, dirinya mengusulkan untuk mengadakan pertemuan tiga pihak antara ASEAN, PBB dan pemerintah Myanmar guna mencegah agar konflik antara warga Buddha dan muslim Rohingya tersebut tidak berdampak luas pada wilayah.

Namun menurut Pitsuwan, pemerintah Myanmar menolak tawaran tersebut.

"Myanmar yakin bahwa itu urusan dalam negeri mereka, namun urusan dalam negeri Anda bisa menjadi urusan kami nantinya jika Anda tidak hati-hati," kata Pisuwan kepada para wartawan seperti dilansir kantor berita AFP, Selasa (30/10/2012).

Kekerasan sektarian di Rakhine sejauh ini telah menewaskan sekitar 180 orang sejak Juni lalu. Pada bulan Oktober ini, kekerasan tersebut kembali terjadi dan menewaskan 88 orang. Ribuan rumah pun kembali dibakar. Akibatnya, puluhan ribu warga Rohingya kini hidup di kamp-kamp pengungsi yang sudah penuh sesak.

Sekitar 800 ribu warga Rohingya tinggal di Myanmar sejak berabad-abad lalu. Namun oleh pemerintah dan publik Myanmar, mereka terus dianggap sebagai imigran ilegal dari Bangladesh. Akibat diskriminasi yang dialami Rohingya, PBB pun menyebut mereka sebagai salah satu minoritas paling teraniaya di dunia.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ita/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
46%
Kontra
54%