detikcom
Minggu, 16/09/2012 20:00 WIB

Pensiunan PERURI Curhat Soal Uang Pensiun ke LBH Jakarta

Danu Mahardika - detikNews
Jakarta - Sungguh malang nasib 96 orang pensiunan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI) ini. Seharusnya mereka kini bersantai menikmati hari tua mereka. Namun apa daya ternyata di masa senja, mereka masih harus memperjuangkan dana pensiunnya.

Para Lansia yang tergabung dalam Paguyuban Pensiunan PERURI (PPP) ini mengaku tidak mendapatkan dana pensiun yang sesuai. Mereka rata-rata telah bekerja selama 30 tahun tetapi mengaku mendapatkan hak pensiunan yang hanya dihitung berdasarkan gaji pokok. Sedangkan tunjangan tidak ditambahkan ke dalam komponen dana pensiun mereka.

Ketetapan ini tercantum dalam Surat Keputusan Direksi Perum PERURI yang diterima masing-masing pekerja saat memasuki masa pensiun. Karena surat ini hak pensiun yang mereka terima lebih kecil dari yang seharusnya. Hal ini jelas bertentangan dengan pasal 167 UU Ketenagakerjaan.

"Menurut UU Ketenagakerjaan, mereka harusnya dapat dana pensiun berdasarkan gaji pokok dan juga tunjangan. Tapi ini dari pihak PERURI-nya tunjangannya tidak dimasukkan," jelas Maruli, Pengacara Publik LBH Jakarta ketika ditemui di kantornya, Minggu (16/9/12).

Ke-96 orang pensiunan PERURI ini lantas mengadu ke LBH Jakarta untuk memperjuangkan hak mereka. Minggu siang, mereka semua berkumpul di Kantor LBH Jakarta, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Pihak LBH Jakarta pun telah menyatakan akan memberikan bantuan hukum agar mereka mendapat apa yang sudah menjadi hak mereka.

"Memberangus hak pensiun para pekerja merupakan pelanggaran HAM karena telah mengganggu kelangsungan hidup para pekerja yang pensiun dan memasuki usia senja," demikian dikutip dari keterangan tertulis LBH Jakarta.

Atas aduan tersebut, LBH Jakarta akan mendesak Direktur Utama Perum PERURI untuk membayarkan hak pekerja yang telah memasuki masa pensiun sesuai dengan UU Ketenagakerjaan. LBH juga akan meminta pengawas ketenagakerjaan Kemenakertrans untuk menangani kasus tersebut.

"Berbagai usaha akan kami lakukan termasuk mendesak Dirut PERURI agar segera memberikan hak pensiunnya. Karena ini bisa tergolong masuk pidana. Pak Dahlan Iskan juga kan pernah bilang, dana pensiunan BUMN jangan dipotong kalau bisa malah ditambah," sambung Maruli.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(vit/try)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
68%
Kontra
32%