Detik.com News
Detik.com

Minggu, 16/09/2012 20:00 WIB

Pensiunan PERURI Curhat Soal Uang Pensiun ke LBH Jakarta

Danu Mahardika - detikNews
Jakarta - Sungguh malang nasib 96 orang pensiunan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI) ini. Seharusnya mereka kini bersantai menikmati hari tua mereka. Namun apa daya ternyata di masa senja, mereka masih harus memperjuangkan dana pensiunnya.

Para Lansia yang tergabung dalam Paguyuban Pensiunan PERURI (PPP) ini mengaku tidak mendapatkan dana pensiun yang sesuai. Mereka rata-rata telah bekerja selama 30 tahun tetapi mengaku mendapatkan hak pensiunan yang hanya dihitung berdasarkan gaji pokok. Sedangkan tunjangan tidak ditambahkan ke dalam komponen dana pensiun mereka.

Ketetapan ini tercantum dalam Surat Keputusan Direksi Perum PERURI yang diterima masing-masing pekerja saat memasuki masa pensiun. Karena surat ini hak pensiun yang mereka terima lebih kecil dari yang seharusnya. Hal ini jelas bertentangan dengan pasal 167 UU Ketenagakerjaan.

"Menurut UU Ketenagakerjaan, mereka harusnya dapat dana pensiun berdasarkan gaji pokok dan juga tunjangan. Tapi ini dari pihak PERURI-nya tunjangannya tidak dimasukkan," jelas Maruli, Pengacara Publik LBH Jakarta ketika ditemui di kantornya, Minggu (16/9/12).

Ke-96 orang pensiunan PERURI ini lantas mengadu ke LBH Jakarta untuk memperjuangkan hak mereka. Minggu siang, mereka semua berkumpul di Kantor LBH Jakarta, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Pihak LBH Jakarta pun telah menyatakan akan memberikan bantuan hukum agar mereka mendapat apa yang sudah menjadi hak mereka.

"Memberangus hak pensiun para pekerja merupakan pelanggaran HAM karena telah mengganggu kelangsungan hidup para pekerja yang pensiun dan memasuki usia senja," demikian dikutip dari keterangan tertulis LBH Jakarta.

Atas aduan tersebut, LBH Jakarta akan mendesak Direktur Utama Perum PERURI untuk membayarkan hak pekerja yang telah memasuki masa pensiun sesuai dengan UU Ketenagakerjaan. LBH juga akan meminta pengawas ketenagakerjaan Kemenakertrans untuk menangani kasus tersebut.

"Berbagai usaha akan kami lakukan termasuk mendesak Dirut PERURI agar segera memberikan hak pensiunnya. Karena ini bisa tergolong masuk pidana. Pak Dahlan Iskan juga kan pernah bilang, dana pensiunan BUMN jangan dipotong kalau bisa malah ditambah," sambung Maruli.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(vit/try)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/05/2015 20:11 WIB
    Andrinof Chaniago: Reshuffle, Kami Tak Peduli
    Andrinof Chaniago: Reshuffle, Kami Tak Peduli Ada yang menilai kurang moncernya kinerja tim ekonomi saat ini tak lepas dari kurang optimalnya peran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago. Kepala Bappenas itu juga dituding banyak memangkas program-program unggulan Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Nawa Cita.
ProKontra Index »

Ayah Pemerkosa Putri Kandung dan Bunuh 4 Anaknya Layak Dihukum Mati!

Sadriansyah, warga Sungai Kunjang, Samarinda, Kaltim tega memperkosa putri kandungnya dan membunuh 4 anak-anak sendiri saat masih kecil. Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq berpendapat, Sadriansyah pantas dihukum mati karena menjadi ayah yang biadab. Bila Anda setuju bahwa hukuman yang setimpal bagi Sadriansyah adalah hukuman mati, pilih Pro!
Pro
91%
Kontra
9%