KSPSI Janji Tidak Turun ke Jalan Tuntut Upah Layak dan Stop Outsourcing

Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) berjanji tidak akan mengerahkan 4,9 juta anggotanya ke jalan-jalan untuk menuntut upah layak dan penghapusan outsourcing. Hal ini diungkapkan untuk membantah beredarnya isu akan turunnya jutaan buruh ke jalan pada pertengahan September 2012.

"Sejak reformasi, kebebasan berpendapat termasuk dalam perencanaan aksi demonstrasi. Kami memakai pola yang berbeda, yakni berkumpul hari ini dan menyampaikan pernyataan sikap," kata Ketua KSPSI, Yorrys Raweyai, di Hall C Pekan Raya Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (13/9/2012).

Yorrys menyebutkan pernyataan sikap yang digelar hari ini juga disampaikan kepada sejumlah pejabat negara, termasuk Presiden RI. Penyampaian sikap tersebut ditulis untuk dilakukannya pengawasan terhadap pelaksanaan UU nomor 13/2003 tentang tenaga kerja Indonesia.

"Kami lampirkan untuk pemerintah berkaitan dengan regulasi tersebut. Diantaranya bapak Presiden Republik Indonesia, bapak Wakil Presiden, bapak Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ketua DPR RI, dan pimpinan Komisi IX DPR RI," ujar Yorrys.

Walau berjanji tidak mengerahkan massanya, Yorrys memperingatkan agar adanya respon dari pemerintah terhadap tuntutan mereka. "Apa bila pemerintah tidak mampu, kita akan lakukan aksi. Tapi sementara kita tidak akan terlibat dan belum menetapkan itu (aksi demonstrasi)," ujarnya.

Sebelumnya, 4000 buruh yang tergabung dalam KSPSI berkumpul di PRJ dalam acara Rapat Akbar, menuntut upah layak dan penghapusan outsourcing. 4000 buruh tersebut tergabung dalam 12 organisasi buruh di bawah KSPSI dan direncanakan akan dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dan Kapolda Metro Jaya Untung S Rajab.

(vid/mpr)