Awasi Aliran APBD, KPK Gandeng Kampus & LSM di Daerah

Jakarta - Untuk menjalankan amanat dari undang-undang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi aliran dana APBD dan jalannya pemerintahan daerah. Lembaga antikorupsi ini menggandeng akademisi dan LSM di daerah untuk memperkuat fungsi pengawasan.

"Kami memiliki program, bekerjasama dengan kampus dan LSM di daerah untuk mengawasi jalannya pemerintahan daerah," ujar Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas, di Jakarta, Kamis (13/9/2012).

Busyro menyatakan kerjasama terkait pengawasan APBD itu merupakan salah satu program di bidang pencegahan.

Mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) ini menyatakan KPK tidak menganaktirikan persoalan seputar korupsi di daerah dibanding di level nasional.

"Kami menggandeng rekan-rekan di kampus, karena mereka akan memiliki concern yang lebih mengenai daerahnya. Juga untuk mengambalikan fungsi kampus itu sendiri, untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat," ujar Busyro yang juga pengajar di fakultas hukum UII ini.

Tidak sedikit kasus korupsi di daerah yang diusut oleh KPK, baik melalui proses tangkap tangan maupun penyelidikan bertahap.

Kasus suap untuk Bupati Buol Amran Batalipu dan kasus suap pembahasan anggaran untuk pembangunan venue PON di Riau, menjadi praktik korupsi di daerah yang diusut KPK.

(fjp/aan)