Konflik Rohingya, Palang Merah Myanmar Sambut Baik Dukungan PMI

Jakarta - Palang Merah Myanmar (Myanmar Red Cross Society/MRCS) menyambut baik dukungan Palang Merah Indonesia (PMI) untuk menuntaskan konflik komunal yang terjadi di Propinsi Rakhine, bagian barat Myanmar. Inisiatif PMI itu mampu menggalang perhatian dari dunia internasional lainnya.

Inisiatif PMI yang progresif selama ini dianggap mampu menggalang perhatian dunia internasional untuk mewujudkan kehidupan harmoni di negara bagian Rakhine tersebut.

"Pemerintah Myanmar amat menghargai inisiatif PMI untuk membantu menyelesaikan masalah kemanusiaan yang berpangkal dari konflik etnik di negeri kami," ujar Presiden MRCS, Professor Tha Hla Shwe, seusai penandatanganan naskah kerja sama antara MRCS dengan PMI di Hotel Chatrium Yangon, Sabtu (08/09/2012) pagi.

Acara tersebut dihadiri Duta Besar RI untuk Myanmar Sebastian Soemarsono, Duta Besar OKI di PBB Ufuk Gokcen, dan Mantan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin. Turut pula hadir Sekretaris Jenderal PMI, Budi Atmadi Adiputro, dan Sekretaris Jenderal MRCS, Khin Maung Hla.

Professor Tha secara khusus menyampaikan penghargaan kepada Ketua Umum PMI Jusuf Kalla yang demikian gesit dan proaktif mendorong penyelesaian konflik etnik di Myanmar belakangan ini. "Berkat gagasan beliau, dunia internasional melihat secara obyektif duduk permasalahan dan pemerintahan kami pun amat mendukung upaya penyelesaian konflik tersebut," ujar Tha Hla Shwe.

Sementara itu Jusuf Kalla menegaskan keterpanggilannya untuk terjun mengatasi konflik di Myanmar lebih karena faktor kemanusiaan. Hal itu juga sekaligus menjadi bagian dari peran Indonesia untuk mendorong terbangunnya kembali kehidupan harmoni bagi masyarakat yang bertikai.

"Jika kehidupan damai dan harmoni, maka segala bidang pun membaik termasuk ekonomi, sosial, dan infrastruktur," katanya.

Kalla menilai, konflik etnik jauh lebih fatal dan parah dibanding bencana alam. Bencana alam bisa dilokalisasi dampaknya, sedangkan konflik etnik bisa menjalar melintasi negara dan bisa mengarah menjadi konflik agama jika tidak segera diselesaikan.

"Kami juga menghargai sikap Pemerintah Myanmar, MRCS, dan semua pihak yang mendukung penyelesaian konflik ini. Baik Jusuf Kalla maupun Tha Hla Shwe sepakat untuk memprioritaskan penanganan korban termasuk aspek pangan, pakaian, dan kesehatan. Juga akan segera merehabilitasi kerusakan rumah akibat konflik di Rakhine," ujarnya.

Mengenai jumlah rumah dan lahan yang akan ditempati membangun kembali fasilitas permukiman bagi korban, akan dibicarakan lebih lanjut. Yang pasti, kata Tha Hla Shwe dan Jusuf Kalla, penanganan konflik tersebut telah mengundang perhatian dan dukungan dari Organisasi Kerjasama Negara-Negara Islam (OIC), Komite Palang Merah Internasional (ICRC), Federasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional (IFRC), dan Bulan Sabit Merah Turki.

Direncanakan Delegasi PMI dan Pejabat OKI Minggu (9/9) besok akan mengunjungi Sitwe, Ibu Kota Provinsi Rakhine untuk melihat kembali persiapan proses rehabilitasi dan rekonstruksi usai konflik antaretnis yang terjadi Juni lalu.

(lh/mok)