Diselingi Wisata, Golkar Anggap Perlu Kunker DPR ke Luar Negeri

Jakarta - Partai Golkar bergeming saat usulan pemberhentian sementara (moratorium) kunjungan kerja DPR ke luar negeri di DPR terus menguat. Meski kunjungan kerja DPR ke LN jelas-jelas diselingi wisata.

"Menurut saya tidak perlu moratorium kunker DPR. Jika mau fair, para birokrat dari kementrianpun harus moratorium. Baru itu fair namanya," kata Jubir Golkar Nurul Arifin, kepada detikcom, Jumat (7/9/2012).

Pertanggunganjawaban anggarannya, menurut Nurul, juga harus jelas. Dia tidak yakin setiap kunker ke LN batal kemudian anggarannya dikembalikan ke negara.

"Soal anggaran, pertanyaan saya, lalu mau digunakan untuk apa anggaran yang sudah disediakan? Apa benar akan dikembalikan pada negara?,"katanya.

Lalu bagaimana melihat fakta bahwa kunker DPR ke luar negeri diselingi wisata seperti yang terjadi pada rombongan Badan Legislasi DPR ke Denmark? Sedangkan yang dibahas adalah UU tentang Palang Merah Indonesia yang menyangkut kesehatan bangsa.

"Menurut saya proporsional saja melihat ini. Negara-negara lain juga melakukan hal serupa. Banyak negara yang melaksanakan studi banding juga ke Indonesia. Ada waktunya kita bertemu dengan kementrian dan pejabat-pejabat terkait di negara tujuan. Jika ada waktu senggang, wajar jika menyempatkan diri wisata. Yang terpenting adalah tujuan kerjanya terpenuhi," jelasnya.


(van/fdn)