KPU DKI Sosialisasi ke SMK 38, Siswa: Isu SARA, Kenapa KPU Tak Tegur?

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menggelar sosialisasi Pilgub DKI putaran kedua yang jatuh pada hari Kamis 20 September nanti. KPU DKI Jakarta mendatangi SMK 38 di Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat dan salah satu siswa menanyakan perihal isu SARA.

Siswa yang tidak diketahui namanya tersebut menanyakan tindakan KPU DKI Jakarta atas merebaknya isu SARA dalam pilgub DKI Jakarta beberapa waktu lalu. "Pak kenapa KPU tidak menegur waktu ada kasus isu SARA?" tanya siswa itu.

Pihak KPU DKI Jakarta pun langsung menjelaskan tentang isu SARA yang tidak berkaitan dengan suku masing-masing cagub dalam Pilgub DKI Jakarta 2012.
"Kalau ngomong masalah agama atau suku jangan dianggap isu SARA, kalau Pak Jokowi dibilang orang Jawa, Pak Fauzi di bilang orang Betawi, itu bukan isu SARA namanya. Isu SARA yang dimaksud apabila merugikan pihak lain," kata Ketua Pokja KPU DKI Jakarta, Sumarno, di sekolah kejuruan tersebut.

Sosialisasi itu sendiri ditanggapi secara antusias oleh sekitar 100 siswa dan 10 guru SMK 38, yang rata-rata menanyakan persyaratan usia dan teknis dalam menggunakan hak suara. Sumarno sendiri menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan Pilgub kepada para pemilih pemula tersebut.

"Pemilu penting karena Jakarta pusat pemerintahan, pusat perekonomian, ibu kota negara, dan kota metropolitan. Pemilu diselenggarakan pada hari libur atau diliburkan agar semua memiliki kesempatan untuk memilih. Karakteristik pemilih pemula kritis, idealis, independen, anti status quo, pro perubahan serta lebih rasional. Waspadai politik uang," ujar Sumarno.

Sumarno berjanji akan melaksanakan sosialisasi pilgub kepada para pemilih pemula di 70 sekolah yang tersebar di seluruh Jakarta. "Sosialisasi akan dilaksanakan di 70 SMA, SMK, dan MAN se-DKI Jakarta, penyelenggaranya tidak hanya KPU daerah tapi juga KPU kota, nanti akan dibagi sesuai wilayah-wilayah sekolah tersebut," ucap Sumarno.

Tidak hanya itu, untuk menekan angka golput pada putaran kedua, Sumarno meminta dinas tenaga kerja (Disnaker) dan dinas pariwisata (Dispar) untuk bekerja sama mendukung pelaksanaan pilgub nanti.

"Masalah 2,5 juta orang tidak menggunakan hak pilih pada putaran pertama, KPU DKI dengan Disnaker akan bekerja sama untuk menghimbau perusahaan agar memberikan hak pilih pada karyawan. Kami juga menghimbau pada dinas pariwisata agar tidak melakukan kegiatan hiburan yang lebih menarik," harap Sumarno.

(vid/nu2)