Detik.com News
Detik.com
Selasa, 04/09/2012 07:53 WIB

Penyerangan Teroris ke Polisi Ada Indikasi Percepatan RUU Kamnas

Prins David Saut - detikNews
Jakarta - Serangan teroris terhadap polisi yang terjadi di Solo beberapa waktu lalu berindikasi percepatan RUU Keamanan Nasional (Kamnas). Hal ini dilihat dari aksi para pelaku yang jauh berbeda dengan pola penyerangan teroris pada umumnya.

"Tipikalnya berbeda, jadi ada sekelompok orang yang kurang menyukai polisi apa lagi ada RUU Kamnas di DPR. Jadi ada kemungkinan soal RUU Kamnas menjadi urgent," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane, pada detikcom, Selasa (4/9/2012).

Neta berpendapat tidak ada jaringan teroris baru walau beragam potensi tindakan radikal tetap ada. Menurutnya, penyerangan di Solo cukup aneh karena pelaku berani menyerang dalam jarak dekat.

"Kita tidak melihat adanya jaringan teroris baru, tapi memang potensi radikal itu ada. Kalau yang di Solo itu ada dua hal yang berbeda, pertama terakumulasinya kebencian masyarakat terhadap polisi, kedua, orang-orang yang melakukan teror terhadap polisi. Polisi ditembak jarak dekat, perilaku seperti itu tidak ada dari teroris selama ini," ujar Neta.

Identitas dan latar belakang pelaku penyerangan di Solo terhadap polisi pun dipertanyakan karena tidak sesuai pola penyerangan teroris. "Teroris melakukannya dari jarak jauh, meskipun jarak dekat itu bom bunuh diri. Nah, pertanyaannya siapa yang berani mendekat menyerang polisi? Ya orang-orang yang dekat dengan polisi, karena teroris biasanya jarak jauh menggunakan alat pengendali atau handphone," ucap Neta.

Pada berita sebelumnya, pihak kepolisian berhasil meringkus pelaku penyerangan sejumlah pos pengaman lebaran milik kepolisian pada Jumat (31/8) lalu. Jaringan teroris Farhan dan Muchsin tewas di Solo saat penggerebekan Densus 88 saat itu. Jaringan tersebut diduga jaringan Mujahidin di Jakarta yang awalnya berniat beroperasi di Jakarta, tapi karena pengamanan ketat urung dilakukan.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(vid/mok)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%