Selasa, 04/09/2012 07:53 WIB

Penyerangan Teroris ke Polisi Ada Indikasi Percepatan RUU Kamnas

Prins David Saut - detikNews
Jakarta - Serangan teroris terhadap polisi yang terjadi di Solo beberapa waktu lalu berindikasi percepatan RUU Keamanan Nasional (Kamnas). Hal ini dilihat dari aksi para pelaku yang jauh berbeda dengan pola penyerangan teroris pada umumnya.

"Tipikalnya berbeda, jadi ada sekelompok orang yang kurang menyukai polisi apa lagi ada RUU Kamnas di DPR. Jadi ada kemungkinan soal RUU Kamnas menjadi urgent," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane, pada detikcom, Selasa (4/9/2012).

Neta berpendapat tidak ada jaringan teroris baru walau beragam potensi tindakan radikal tetap ada. Menurutnya, penyerangan di Solo cukup aneh karena pelaku berani menyerang dalam jarak dekat.

"Kita tidak melihat adanya jaringan teroris baru, tapi memang potensi radikal itu ada. Kalau yang di Solo itu ada dua hal yang berbeda, pertama terakumulasinya kebencian masyarakat terhadap polisi, kedua, orang-orang yang melakukan teror terhadap polisi. Polisi ditembak jarak dekat, perilaku seperti itu tidak ada dari teroris selama ini," ujar Neta.

Identitas dan latar belakang pelaku penyerangan di Solo terhadap polisi pun dipertanyakan karena tidak sesuai pola penyerangan teroris. "Teroris melakukannya dari jarak jauh, meskipun jarak dekat itu bom bunuh diri. Nah, pertanyaannya siapa yang berani mendekat menyerang polisi? Ya orang-orang yang dekat dengan polisi, karena teroris biasanya jarak jauh menggunakan alat pengendali atau handphone," ucap Neta.

Pada berita sebelumnya, pihak kepolisian berhasil meringkus pelaku penyerangan sejumlah pos pengaman lebaran milik kepolisian pada Jumat (31/8) lalu. Jaringan teroris Farhan dan Muchsin tewas di Solo saat penggerebekan Densus 88 saat itu. Jaringan tersebut diduga jaringan Mujahidin di Jakarta yang awalnya berniat beroperasi di Jakarta, tapi karena pengamanan ketat urung dilakukan.

(vid/mok)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%