Jimly Risau DPR Tak Kunjung Fit & Proper Test Calon Anggota Komnas HAM

Jakarta - Proses pemilihan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2012-2017 dinilai lambat dan DPR dinilai tidak memperhitungkan jadwal. Padahal Komnas HAM sejak awal sudah memberitahukan setiap perkembangan kepada DPR.

"Akhir-akhir ini saya mendengar bahwa Komnas seolah-olah bersalah tidak memperhitungkan jadwal DPR. Saya risau sebagai Pansel sekaligus Penasihat Komnas HAM. Komnas HAM harus dijaga integritas dan kepercayaan publik," kata Penasihat Komnas HAM sekaligus Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Anggota Komnas Ham, Jimly Asshiddiqie.

Hal itu disampaikan Jimly kepada wartawan dalam jumpa pers di Gedung Komnas Ham di Jalan Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (31/8/2012).

"Ada suatu hal yang harus diklarifikasi, ada kesan dibangun bahwa seolah-olah Komnas HAM tidak memperhitungkan jadwal DPR. Saya tidak melihat DPR lalai, namun secara sistem bernegara kita kan belum tersusun dengan baik. Kita tidak usah lagi cari kambing hitam," tegasnya.

Jimly juga mengatakan bahwa persoalan ini patut dijadikan pelajaran. Karena persoalan yang menyangkut HAM sangat penting sekali.

"Apalagi sekarang ada kasus Sampang, Ahamadiyah. Dan hal tersebut bisa membuat pandangan luar negri jadi buruk terhadap Indonesia karena banyak kasus HAM yang terjadi," ujar Jimly yang berbaju batik coklat itu.

Sebelumnya Ketua Tim Seleksi Komisioner Komnas HAM Jimly Asshiddiqie menuturkan 30 nama calon komisioner Komnas HAM sudah diserahkan ke DPR pada 11 Juni 2012. "Seleksi sudah selesai sejak 1 Juni lalu diserahkan ke Komnas HAM, mereka rapat tanggal 4 Juni kemudian menyerahkan secara resmi ke DPR pada tanggal 11 Juni 2012," kata Jimly kepada detikcom, Rabu (29/8/2012).

Menurut Jimly, 30 nama calon komisioner Komnas HAM yang akan mengikuti proses fit and proper test di DPR telah diberikan melalui surat resmi. Dia mengeluhkan DPR kemudian membuat wacana seolah penyerahan nama calon komisioner Komnas HAM agak terlambat.

"Itu sudah secara resmi, antar lembaga itu tertulis, jangan kunjungan semata, ini negara. Nggak boleh DPR mencari-cari alasan," protes Jimly. Jimy sendiri mengaku terus mengingatkan Komisi III DPR agar lekas melakukan fit and proper test. Namun apa daya, Komisi III DPR memilih tetap tenang sampai memasuki masa darurat Komnas HAM.

Sementara itu, pihak Istana menyatakan Presiden SBY menunggu surat resmi dari DPR sebelum mengambil sikap menyangkut nasib Komnas HAM.

"Itu kan sebenarnya dikatakan akan ada surat dari DPR kepada Presiden. Saya sudah cek tidak ada surat dimaksud belum ada di meja kami. Kami belum bisa memberikan sikap maupun pandangan apa-apa,"kata Jubir Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, kepada detikcom, Rabu (29/8/2012).

(spt/nwk)