Polisi Imbau Masyarakat Tak Gunakan Jasa Pengamanan Tak Resmi

Jakarta - Maraknya jasa pengamanan tak resmi sering berbuntut kepada kekerasan dan aksi premanisme. Untuk itu, polisi mengimbau agar masyarakat yang ingin mengamankan suatu hal seperti lahan atau harta benda, menggunakan jasa resmi dari Polri.

"Dalam aturan kita ada jasa pengamanan resmi, satuan pengamanan, dan lain-lain. Kalau resmi boleh-boleh saja, dan di bawah supervisi Polri," ujar Kapolres Jakarta Barat, Kombes Pol Suntana di Mapolres Jakarta Barat, Kamis (30/8/2012).

Suntana mengaku, saat ini Polri juga tidak memiliki anggota yang cukup untuk menyediakan jasa pengamanan. Maka saat ini dibentuk jasa-jasa baru dengan supervisi dari Polri.

"Jasa pengamanan juga harus memiliki badan hukum," imbuhnya.

Dengan badan hukum, jasa tersebut bisa lebih mudah untuk dikontrol dan lebih bertanggung jawab agar terhindar dari aksi main hakim sendiri. Untuk itu, ia meminta agar masyarakat menggunakan jasa yang resmi, dan akan menindak tegas pelaku-pelaku main hakim sendiri.

"Prinsipnya polisi tidak akan mentolerir tindakan main hakim sendiri dan anarki sekelompok massa. Kita akan melaksanakan tindakan tegas. Tidak diperkenankan cara-cara premanisme," jelas Suntana.

(jor/mpr)