Jokowi Santai Dilaporkan ke KPK Terkait Dana Hibah Pendidikan

Jakarta - Tim Selamatkan Solo, Selamatkan Jakarta, Selamatkan Indonesia (TS3) akan melaporkan Walikota Solo yang juga cagub DKI Joko Widodo ke KPK. Mereka menuding Jokowi terlibat dalam penyimpangan dana hibah pendidikan senilai Rp 23 miliar. Jokowi menanggapi santai laporan tersebut.

Salah satu perwakilan TS3, Ali Usman menyatakan, dana hibah Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) tahun 2010 senilai Rp 23 M bersumber dari APBD. Sebanyak Rp 10,6 M terserap dengan SILPA (sisa lebih penggunaan anggaran) Rp 2,5 miliar, sedangkan kerugian diperkirakan lebih dari Rp 9 miliar.

"Jokowi terlapor satu dan Kepala Dispora (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga) terlapor dua," kata Ali ketika dikonfirmasi detikcom, Kamis (30/8/3023).

Menurut data Dinas Pendidikan, jumlah siswa SMA di Solo adalah 112.330 anak. Sebanyak 110 ribu di antaranya dialokasikan menerima dana hibah tersebut karena dianggap miskin. Namun dari penelusuran banyak nama siswa yang dobel.

"Ketika kami verifikasi, jumlah siswa dalam daftar laporan dana hibah hanya 65.394 anak. Itu pun belum tentu mendapatkan dana bantuan tersebut," jelasnya.

Dana hibah digelontorkan pada tahun 2010, 2011 dan 2012. Nilai proyek pada tahun 2011 sama dengan tahun sebelumnya, yakni Rp 23 miliar. Sedangkan pada tahun 2012, nilai proyeknya menjadi Rp 30 miliar.

Ketika ditanya mengapa kasus tersebut baru dilaporkan sekarang, Ali yang mengaku tengah dalam perjalanan menuju KPK tersebut menyatakan, sebelumnya pihaknya kesulitan mendapatkan saksi dan bukti. Saat ini, saksi dan bukti sudah ada.

"Kalau tidak ada saksi, apa bisa kasus ini diproses?" katanya retoris.

Sementara, Jokowi menanggapi santai laporan tersebut. Sebelumnya, ia mengaku dilaporkan ke KPK soal dugaan korupsi pembangunan pasar tradisional. Namun setelah dicek, tidak ada penyimpangan apapun dalam proyek tersebut.

"Kita santai saja. Biasa menjelang atau dalam Pilkada muncul seperti itu," katanya ketika berada di Terminal Tirtonadi Solo untuk mengecek perbaikan dan pengembangan terminal, Kamis (30/8/2012).

Jokowi mengaku selalu mengecek jika ada yang tidak benar dalam berbagai kebijakan. Sejauh ini, tidak ada masalah apapun dalam proyek tersebut. Sebagai tambahan informasi, Jokowi meminta Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga terkait dugaan tidak sinkronnya jumlah siswa penerima dana hibah.

(try/nrl)