detikcom
Jumat, 24/08/2012 09:59 WIB

Laporan dari China

Kisah tentang Eks 'Orang-orang' Kuningan di Beijing

Triono Wahyu Sudibyo - detikNews
Halaman 1 dari 3
Beijing - Tak banyak warga China yang bisa berbahasa Indonesia, tapi mereka ada. Beberapa diantaranya pernah menjadi 'orang' Kuningan, Jakarta.

Atas undangan kantor berita Xinhua dan Kedutaan Besar China untuk Indonesia, 3 awak detikcom berkunjung ke Beijing pekan lalu. Jadwal 'mampir' ke Kementerian Luar Negeri sempat tertunda arena pejabat setempat mendadak ada acara. Pertemuan baru bisa digelar pukul 14.00 waktu setempat.

Seperti bangunan lain, Kantor Kemlu China tak bercat. Pendaran warna hanya diperoleh dari bahan bangunan atau ornamen tambahan berupa marmer atau keramik.

Empat pilar besar dengan tinggi lebih dari 5 meter terpancang kokoh di teras kantor tersebut. Di dalam lobi terlihat seorang tentara berdiri dengan pandangan lurus. Pemandu detikcom dari kantor berita Xinhua, Bu Peng alias Eric mengajak kami bertiga masuk.

Begitu melewati pintu masuk yang hanya berupa kaca hitam, mata sang tentara seolah menghujam tajam. Tapi setelah ada 'orang dalam' menyambut, tentara itu kembali ke posisi semula: berdiri tegak dengan dada membusung dan pandangan lurus.

Siang itu, di dalam kantor sepi. Hanya ada dua perempuan resepsionis berseragam merah. Mereka bersiap mencegat tapi batal setelah Sekretaris ke-3 Kemlu, Zang Liang, memberi tanda dan berbincang sebentar.

Oleh Zang, kami diajak masuk ke ruangan di belakang resepsionis. "Please, sit down," katanya sambil mengambil jarak dengan kami dan berbincang dengan Eric dalam posisi berdiri.Next

Halaman 1 2 3

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(try/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%